Sumutcyber.com, Medan – Sejumlah warga mengeluhkan penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Tunai, BLT BBM dan lainya yang diduga tidak tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan salah seorang warga, Yakub Nasution tatkala mengikuti kegiatan reses Ketua DPRD Sumurt, Baskami Ginting di elurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kamis (1/12/2022).
Yakub, mengeluhkan, masih banyak penerima bantuan sosial yang tergolong kalangan mampu. Padahal, bantuan sosial tersebut ditujukan kepada masyarakat pra sejahtera alias kurang mampu.
“Masih banyak penerima bansos di sekitar sini pak, mereka rumahnya bagus-bagus, pakai perhiasan, sepeda motor, rumah sewa dan mobil. Sedangkan ada tetangga kita yang tak mampu, hanya memakai sepeda, dia tak mendapatkan bansos,” katanya.
Yakub menyesalkan, masih terjadi ketidak akuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan.
“Janganlah dipakai prinsip asal bapak senang. Kemudian diterima saja, tanpa dilakukan verifikasi dahulu,” jelasnya.
Senada dengan Yakub, seorang warga lainnya, Waldimar mengatakan, proses survey dan verifikasi data harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya.
“Ya, ada warga yang sudah meninggal, dia terdaftar penerima bantuan. Padahal orangnya sudah tidak ada” jelasnya.
Waldimar berharap, verifikasi data tersebut, menggunakan perangkat pemerintah hingga Kepling maupun Kepala Dusun.
“Karena, Kepling maupun Kadus yang paling mengetahui kondisi warganya,” jelasnya.
Pantauan lapangan, Baskami didampingi, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Medan Selayang, Hotmariani Sidabutar, sejumlah Kepling dan tokoh masyarakat beserta segenap pengurus PAC PDI Perjuangan Medan Selayang.
Sementara itu, Baskami menyampaikan, validitas data kependudukan sangat dibutuhkan.
Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, pemerintah pusat melalui Kemensos dan Pemerintah Daerah terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat.
“Saya sangat mengerti kerisauan bapak-bapak dan ibu sekalian. Proses pemuktahiran data yang dimaksud mestinya dilakukan secara kolaborasi oleh semua pihak,” tambahnya.
Proses pemuktahiran data ini, kata Baskami menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang tak kunjung hentinya.
“Data kita ini seharusnya, update setiap saat. Namun ini juga harus dibantu oleh masyarakat, bila ada kerabatnya yang meninggal, pindah domisili dan persoalan NIK maupun KK bermasalah maka harus segera diurus. Karena itu seperti mata rantai,” jelasnya.
Baskami mengingatkan, program bantuan sosial bertujuan agar masyarakat yang tadinya kurang mampu, menjadi masyarakat sejahtera.
“Bansos ini stimulus, pendorong agar kita bisa mandiri, berdikari. Bagi warga yang sudah mampu dan tidak layak menjadi penerima, harus segera melapor. Masih banyak saudara kita yang membutuhkan,” pungkasnya. (SC03)
