Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan fiskal negara dengan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/08/2025).
Dalam paparannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa arsitektur APBN 2026 dirancang dengan Belanja Negara sebesar Rp3.786,5 triliun, Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun, dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.
“Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan Majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028 saya ingin berdiri di depan Majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tegas Presiden dilansir dari laman setneg.go.id.
Kepala Negara juga meminta dukungan seluruh kekuatan politik untuk menghilangkan kebocoran anggaran. Presiden Prabowo turut menyoroti perlunya optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan yang adil serta pengelolaan aset dan sumber daya alam secara produktif.
“Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan: yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa aset BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS seharusnya dapat memberikan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS per tahun agar APBN tidak mengalami defisit. Untuk itu, Kepala Negara menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia membenahi pengelolaan BUMN, termasuk memangkas jumlah komisaris dan menghapus pembayaran tantiem yang dinilai tidak relevan.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kualitas belanja negara harus terus ditingkatkan. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara belanja yang memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat layanan publik akan menjadi prioritas.
“Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ungkap Presiden.
Di sektor pembiayaan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN akan dikelola secara prudent dan inovatif, menjaga rasio utang pada batas aman, sekaligus memberdayakan peran BPI Danantara Indonesia dan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen atau lebih, inflasi terkendali di level 2,5 persen, dan angka pengangguran terbuka turun ke kisaran 4,44–4,96 persen.
“Angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasio Gini kita turun ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks Modal Manusia kita targetkan 0,57,” ucap Presiden.
Presiden juga menyampaikan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas utama. “RAPBN 2026 kita utamakan pada delapan agenda prioritas,” ungkap Presiden.
Pertama, ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Pemerintah fokus mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, untuk menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani dan nelayan. Sejumlah langkah strategis akan diambil seperti pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, alat pertanian modern, dan pembiayaan murah.
Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.
“Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia,” tandas Presiden.
Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. Program ini sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.
Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp757,8 triliun di tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah kita,” jelas Presiden.
Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Anggaran kesehatan juga diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta meningkatkan fasilitas kesehatan.
Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP). 80 ribu KMDP telah terbentuk untuk mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, pupuk, dan layanan keuangan di pedesaan. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar KMDP dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga rendah.
“Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapus kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa. Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa,” jelas Presiden.
Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit.
Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Selain itu, program 3 juta rumah rakyat terus didorong melalui berbagai skema antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa, kota, dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah.
“APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” pungkas Presiden.
Presiden menutup pidatonya dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk membahas RAPBN 2026 secara konstruktif. “Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia Merdeka, Berdaulat, Adil, dan Makmur,” tutur Presiden. (SC03)
