Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi munculnya penolakan dari sebagian kalangan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto.
Dalam wawancara doorstop usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025), Puan menegaskan bahwa seluruh usulan gelar pahlawan harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
“Setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan yang mengkaji siapa yang bisa menerima atau tidak bisa menerima,” ujar Puan seperti dikutip dari laman dpr.go.id.
Ia menambahkan, proses pemberian gelar kehormatan negara bukanlah keputusan politik semata, melainkan melalui kajian yang dilakukan oleh lembaga resmi agar keputusan bersifat objektif dan berdasarkan fakta sejarah. Kajian tersebut, kata Puan, juga mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak.
“Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sebaiknya dilakukan atau diterima,” pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Polemik terkait usulan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto kembali mencuat setelah munculnya wacana yang menyebut nama mantan Presiden RI tersebut sebagai kandidat penerima gelar pahlawan nasional. (SC03)
