Oleh: Mursal AI
Pencopotan Dadan Hindayana bersama dua wakilnya dari Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi bukti bahwa pemerintah mulai menyadari adanya persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pergantian figur di pucuk pimpinan belum tentu mampu meredakan kritik publik terhadap program unggulan pemerintah tersebut.
Sebab, masalah utama yang menjadi sorotan masyarakat bukan semata-mata siapa yang memimpin BGN, melainkan bagaimana program MBG berjalan di lapangan. Dalam beberapa bulan terakhir, publik disuguhi berbagai persoalan yang membuat kita mulai meragukan pelaksanaan program tersebut.
Dari kasus keracunan makanan yang menimpa siswa di sejumlah daerah, kualitas menu yang dipertanyakan, hingga ketidaksesuaian antara nilai anggaran dengan makanan yang diterima peserta didik.
Masyarakat menilai fakta-fakta tersebut lebih penting daripada sekadar pergantian pejabat. Ketika siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan negara, kepercayaan publik otomatis memudar. Program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi anak justru menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan orang tua.
Di sisi lain, muncul pula kritik mengenai kualitas menu MBG. Banyak warga mempertanyakan apakah makanan yang disajikan benar-benar sepadan dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp8.000–Rp15.000 per porsi.
Kemudian, perdebatan mengenai nilai gizi, porsi makanan, hingga kualitas bahan baku terus menjadi bahan diskusi di media sosial maupun ruang publik. Sampai-sampai istilah MBG di media sosial mengalami “pergeseran makna”. Banyak warganet justru mengenalnya sebagai singkatan dari “Mas Bahlil Ganteng”, bukan Makan Bergizi Gratis. Viralnya lagu tersebut memang bernada humor, tetapi di balik candaan itu tersimpan kritik.
Persoalan lainnya adalah tingkat penerimaan peserta terhadap menu yang diberikan. Tidak sedikit laporan yang menunjukkan makanan MBG tidak habis dimakan siswa. Akibatnya, tujuan meningkatkan asupan gizi menjadi tidak maksimal karena makanan justru berakhir sebagai sisa.
Karena itu, pencopotan tiga pimpinan BGN tidak akan otomatis menghapus kritik yang selama ini berkembang. Pergantian pimpinan hanya akan dianggap sebagai langkah administratif jika tidak diikuti perbaikan konkret dalam kualitas makanan, sistem pengawasan, keamanan pangan, transparansi anggaran, serta mekanisme evaluasi program.
Tantangan terbesar bagi pimpinan baru BGN bukanlah membangun citra, melainkan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu hanya bisa diperoleh melalui hasil nyata di lapangan. Jika kasus keracunan dapat dicegah, kualitas menu meningkat, makanan benar-benar disukai siswa, dan pengelolaan anggaran berjalan transparan, maka kritik akan berangsur mereda dengan sendirinya.
Sebab, publik tidak sedang menunggu nama-nama baru yang mengisi jabatan tersebut. Publik menunggu perbaikan. Jika kasus keracunan, kualitas menu yang dipersoalkan, dan berbagai keluhan lainnya masih terjadi, maka pergantian pimpinan hanya akan dianggap sebagai pergantian pemain, sementara persoalan utamanya tetap berada di tempat yang sama.
Penulis adalah wartawan Sumutcyber.com
