Asahan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan memetakan prioritas perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan publik berbasis data riil wilayah.
Hasil pemetaan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) yang digelar di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (28/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala OPD, camat, kepala puskesmas, serta perangkat daerah.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menegaskan agar setiap camat menyampaikan kondisi lapangan secara faktual sebagai dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan terukur.
“Melalui pendekatan Asahan Satu Data, seluruh proses pembangunan dan pelayanan publik harus berbasis data sektoral yang valid dan terintegrasi,” ujar Bupati.
Berdasarkan hasil pendataan tahun 2025, panjang total ruas jalan kabupaten mencapai 1.398,13 kilometer, dengan 36,18 persen dalam kondisi baik, sementara 63,82 persen sisanya berada dalam kategori sedang hingga rusak berat.
Pemkab Asahan akan melakukan perbaikan secara bertahap mulai akhir tahun ini hingga tahun-tahun mendatang, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Kebijakan tersebut ditempuh secara terukur mengingat adanya pengetatan fiskal dari pemerintah pusat.
“Setiap program perbaikan infrastruktur harus diarahkan pada titik-titik prioritas yang paling mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Selain infrastruktur, Taufik juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di sektor kesehatan. Ia meminta Dinas Kesehatan, RSUD HAMS, dan seluruh puskesmas menjaga mutu pelayanan, ketersediaan obat, serta kedisiplinan tenaga medis.
Pemkab Asahan juga terus memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui APBD, agar setiap warga mendapatkan layanan kesehatan yang mudah, layak, dan tanpa biaya.
Dalam rapat tersebut turut dibahas penguatan ekonomi masyarakat melalui implementasi program nasional Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat serta wadah kemandirian finansial berbasis komunitas.
Bupati menegaskan pentingnya peran camat dan kepala desa dalam mendorong pembentukan koperasi yang aktif dan produktif.
“Pembangunan tidak cukup diukur dari panjang jalan yang diperbaiki, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mengelola potensi ekonominya secara mandiri,” tutupnya. (SC-Denny)
