Medan – Mantan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Sumatera Utara, Effendy Pohan, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
Effendy yang kini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumut mengungkapkan bahwa pemeriksaan berlangsung selama tiga jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Saya memenuhi panggilan, itu saja. Sekitar tiga jam diperiksa,” ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Rabu (23/7).
Ia menjelaskan bahwa dirinya diperiksa dalam kapasitas sebagai Pj Sekda dan juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumut. Namun, Effendy enggan membeberkan secara rinci materi pemeriksaan.
“Kalau materinya, tanya saja ke mereka (KPK),” ucapnya singkat.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi pada Selasa (22/7), membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Effendy Pohan.
“Iya benar, diperiksa di Gedung KPK,” kata Budi. Ia juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai materi yang digali oleh penyidik dalam pemeriksaan tersebut.
Diketahui, Effendy menjabat sebagai Ketua TAPD saat Topan Ginting menjabat sebagai Kadis PUPR Sumut.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sumut, yakni:
1. TOP – Kadis PUPR Provinsi Sumut,
2. RES – Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR,
3. HEL – PPK Satker PJN Wilayah I Sumut,
4. KIR – Direktur Utama PT DNG,
5. RAY – Direktur PT RDN
Mereka diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek pembangunan Jalan Sipiongot–batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp96 miliar, dan proyek Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp61,8 miliar.
Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai Rp231 juta yang diduga merupakan sisa dari pembagian dana suap. Total nilai proyek yang disorot mencapai Rp231,8 miliar, dan KPK menduga terdapat janji suap sebesar 10–20 persen dari nilai proyek, dengan estimasi dana suap mencapai Rp46 miliar. (SC02)
