Sumutcyber.com, Medan – Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI rencananya akan digelar September 2024 di Sumut-Aceh.
Namun, hingga saat ini banyak pihak yang khawatir dengan persiapan pagelaran olahraga bergengsi tersebut. Sebab, di lahan Desa Sena Deliserdang, yang rencananya dipakai dalam penutupan PON itu belum tampak pembangunan venue Sport Centre. Padahal, waktu pagelaran PON tersebut kurang lebih satu tahun lagi.
Pembangunan kedua venue Sport Centre ini baru dilakukan pada Jumat (31/3/2023), ditandai dengan peletakan batu pertama.
Kekhawatiran ini disampaikan Fraksi Golkar DPRD Sumut, yakni penasihat yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana Nasution, Ketua Komisi E DPRD Sumut Edy Surahman Sinuraya, Ketua Fraksi Syamsul Qamar, penasihat Iskandar Sinaga, dan Wakil Ketua Dhody Thaher, kepada wartawan di Medan, Sabtu (8/4/2023).
“Kita merasa khawatir, kurang lebih satu tahun lebih lagi perhelatan PON tapi belum tampak pembangunan venue Sport Centre. Apa mungkin Sport Centre dengan anggaran Rp900 M itu bisa dikejar pembangunannya dalam waktu 1 tahun ini? Ini kekhawatiran kita, jika ini tidak terlaksana dengan baik, kami juga ikut bertanggung jawab, maka kami ikut dipermalukan juga di sini,” tegas Irham Buana Nasution.
Menurutnya, kekhawatiran ini bentuk kecintaan Partai Golkar terhadap Prov. Sumut. “Kita punya cabang olahraga unggulan, ketika ada PON maka target kita harus juara umum. PON ini juga menggairahkan cabang-cabang olahraga yang ada. Atlet-atlet pun sudah melakukan pemusatan latihan, tapi sampai saat ini sarana dan prasarana untuk perhelatan PON belum ada. Kekhawatiran ini yang muncul,” pungkasnya.
Karenanya, Irham Buana Nasution meminta Pemprovsu dengan leading sector Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) untuk mengebut pembangunan Sport Centre.
“Jangan sampai kita malu, setelah Piala U-20 yang harusnya digelar di Indonesia, akhirnya batal. Jangan lagi PON XXI batal digelar di Sumut, kita harus lebih sukses dari PON sebelum-sebelumnya. PON di daerah kita merupakan kehormatan selaku tuan rumah sekaligus jadi juara umum, sehingga sangat memalukan jika karena sarana dan prasarana yang belum siap, harus dialihkan ke provinsi lain,” katanya.
Dana yang digelontorkan untuk pembangunan Sport Centre cukup besar. Ada anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp900 M dan dana yang berasal dari APBD 2021, 2022, 2023 bahkan 2024. “Ini harusnya diimbangi dengan kerja keras, keseriusan dan ketelitian Dispora dalam merampungkan dan mematangkan semua persiapan yang ada. Jangan pasif, desak pemerintah pusat untuk segera melakukan pembangunan,” katanya.
Irham juga mengingatkan pihaknya selaku badan legislatif akan mencermati setiap progres persiapan PON XXI. “Jika dalam beberapa bulan ke depan, tidak ada progres yang berarti, bisa saja nantinya kita keluarkan rekomendasi,” imbuh Irham.
Sementara itu, Edy Surahman yang juga Ketua Komisi E DPRD Sumut juga mengaku khawatir jika tidak dikebut segala bentuk persiapannya, Sumut akan dirudung malu.
Dia mencontohkan pembangunan Sport Centre (stadion 3) yang berlokasi di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, sekaligus jadi lokasi penutupan PON XXI, dananya bersumber dari APBN sebesar Rp900 miliar. Namun, hingga ini berkasnya dikabarkan masih di meja Menteri Olahraga di Jakarta.
“Diperkirakan Juli 2023 baru dimulai pengerjaannya, setelah menang ditenderkan, dan itu berarti hanya tinggal hitungan 12 bulan lebih saja pembangunan venue Sport Centre tersebut, ini riskan sekali,” ujarnya.
Begitu pula dengan 34 cabang olahraga yang dipertandingkan, lanjut Edy, belum diketahui para bupati/walikota di kabupaten/kota jenis olahraga dari masing-masing daerah, juga penganggarannya, sehingga ini harus dikebut.
Selanjutnya, dia juga menyoroti pembangunan Wisma Atlit dan Lapangan Sepakbola di Siosar, Tanah Karo, yang kini belum kunjung rampung padahal sudah dianggarkan Rp31 M pada APBD 2022. (SC03)