Sumutcyber.com, Medan – Program percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sebaiknya didukung dan diapresiasi, bukan menjadikannya sebagai isu yang mengarah kepada tidak kondusifnya suasana di Sumatera Utara.
Hal itu ditegaskan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sumatera Utara, Dr H Ismail Efendy MSi kepada wartawan, Jumat (22/4/2022), menanggapi adanya pengaduan salah satu Ketua Parpol Sumut ke PTUN terkait penganggaran Rp 2,7 triliun untuk perbaikan jalan di Provinsi Sumatera Utara.
Ismail Efendy menyebutkan, pengalokasian dana Rp2,7 Triliun untuk perbaikan jalan provinsi oleh Pemprov Sumut merupakan implementasi program Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah. “Ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan perekonomian dalam program Sumut Bermartabat,” ujarnya.
Apalagi Sumatera Utara memiliki geografis dengan jalan provinsi terpanjang di Indonesia 3.005 kilometer yang apabila dianggarkan tidak mencukupi untuk perawatan jalan provinsi tersebut. “Maka apa yang dilihat dan dirasakan rakyat Sumut bagaimana buruknya kondisi jalan provinsi pada ruas-ruas tertentu. Namun, komitmen Gubernur dan Wagub memperbaiki jalan harus diapresiasi, bukan dijadikan persoalan,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Ismail Efendy, apa yang dilakukan Pemprov Sumut merupakan suatu kewajaran sebagai rasa tanggungjawab pimpinan terhadap rakyatnya sesuai dengan janji-janji kampanye yang disampaikan oleh Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah pada waktu mencalonkan sebagai Gubsu dan Wagubsu periode 2018-2023.
Disamping itu, kata Ismail Efendy, dalam pelaksanaan mengalokasikan dana sebesar Rp 2,7 Triliun melalui APBD Sumut untuk perbaikan infrastruktur jalan telah dilakukan tahapan-tahapan dan proses yang melibatkan banyak pihak, inspirasi dan aspirasi masyarakat yang sangat membutuhkan kelancaran transportasi demi mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.
Anggaran tersebut juga telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apalagi dalam kurun waktu 2,5 tahun, pandemi Covid-19 melanda sehingga mengganggu stabilitas perekonomian. Dalam membuat anggaran tersebut telah melibatkan elemen-elemen pengawasan baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan maupun instansi lain yang berkaitan dengan pengawasan. “Setelah itu ditetapkan dengan persetujuan DPRD Sumatera Utara. Jadi tidak mungkin anggaran itu dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan,” tegasnya.
Bahkan DPRD Sumut sebagai perwakilan rakyat Sumatera Utara melalui partai politik yang didalamnya tentu telah mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan asas manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diwakili melalui lembaga legislatif.
Oleh karenanya, kata Ismail Efendy, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mendukung terlaksananya program perbaikan infrastruktur jalan di Sumatera Utara dengan mengawal dan turut serta menciptakan situasi yang kondusif sehingga fokus pembangunan bisa berjalan lancar dan sukses dapat terwujud.
“Kami mengimbau kepada elemen-elemen mengatasnamakan masyarakat yang merasa bahwa pengalokasian dana sebesar Rp 2, 7 Triliun untuk infrastruktur jalan Sumut boleh saja berbeda pemahaman dan pendapat serta menempuh jalur konstitusional dan dapat melakukan dialog-dialog secara substansi bila tersebut dirasakan perlu untuk mencapai kesepahaman agar tidak terjadi residu pembangunan di Sumut,” ujarnya.
Ismail Effendi mengajak organisasi sosial politik (orgaspol), agar bersama-sama mendukung dan menyukseskan perbaikan infrastruktur jalan di Sumut dan tidak menjadikan isu mengarah kepada tidak kondusifnya stabilitas di Sumatera Utara.
“Mari sama-sama kita dukung kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan program dengan baik sampai berakhirnya periode mereka,” tutup Ismail Effendy. (SC03)
