DAIRI – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Dairi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Dairi, Sabtu (7/3/2026). Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pernyataannya, GMNI mendesak Bupati dan Wakil Bupati Dairi untuk mempertanggungjawabkan visi dan misi yang telah disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye.
GMNI juga meminta Pemerintah Kabupaten Dairi lebih fokus pada program-program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat. Beberapa hal yang disoroti antara lain perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penataan kota, penciptaan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga komoditas hasil bumi di Kabupaten Dairi.
Selain itu, GMNI mendesak Bupati Dairi melakukan evaluasi terhadap seluruh pemangku kebijakan di daerah, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan program yang berpihak kepada masyarakat.
Dalam tuntutannya, GMNI juga meminta Inspektorat melakukan audit terhadap seluruh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di Kabupaten Dairi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.
Di sektor pendidikan, GMNI meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN dan APBD agar penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.
Mahasiswa juga meminta Bupati Dairi berpegang pada komitmen dalam menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin operasional di wilayah Kabupaten Dairi.
Selain itu, GMNI mendesak pemerintah daerah bersikap tegas dalam menegakkan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar etika kerja.
GMNI juga meminta Bupati Dairi menerbitkan rekomendasi pencabutan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP). Mereka turut mendorong evaluasi terhadap Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Dairi apabila dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dapur SPPG.
Selain itu, GMNI menyoroti pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Mereka meminta pemerintah daerah lebih serius mengawasi jalannya pembangunan dan pengelolaannya.
Di akhir tuntutannya, GMNI meminta Bupati Dairi dalam menentukan pejabat atau pemangku jabatan di lingkungan pemerintah daerah benar-benar berdasarkan uji kompetensi dan kapabilitas kerja.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan penyampaian aspirasi secara tertib, dengan harapan berbagai tuntutan tersebut dapat segera ditindaklanjuti demi kepentingan masyarakat Kabupaten Dairi. (SC-Romi)
