Sumutcyber.com, Jakarta – Perbedaan penetapan 1 Syawal 1444H atau Idulfitri antara Muhammadiyah dengan Pemerintah masih ramai diperbincangkan di media sosial. Terbaru, perdebatan itu akhirnya menimbulkan pesan berisi pengancaman dari AP Hasanuddin, oknum peneliti astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada warga Muhammadiyah.
Peristiwa itu berawal saat AP Hasanuddin memberikan komentar di unggahan Facebook milik peneliti BRIN, Thomas Djamaluddin. Dalam tangkapan layar yang beredar di media sosial, Thomas Djamaluddin ada menyebutkan, sudah tidak taat keputusan pemerintah, tetapi masih minta difasilitasi tempat salat Ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas.
Pernyataan Thomas itu ditanggapi AP Hasanuddin. Melalui akun AP Hasanuddin, ia menuliskan nada ancaman dengan me-mention akun Ahmad Fauzan S.
“Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian,” tulis AP Hasanuddin.
Bersikap Kerdil
Menanggapi hal ini, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad mengimbau agar warga Muhammadiyah agar tetap bijak, dewasa.
“Kami mengimbau agar warga tidak terpancing dengan berbagai cemoohan, sinisme, tudingan, hujatan, kritik yang menyerang, hingga ada oknum yang mengancam secara fisik terkait perbedaan pelaksanaan idul fitri 1444 H,” tutur Dadang Kahmad pada Senin (24/4/2023).
Dadang menambahkan, Muhammadiyah sudah kenyang pengalaman diperlakukan negatif atau buruk seperti itu sepanjang perjalanan sejarahnya hingga kini.
“Dulu ketika Kyai Ahmad Dahlan memelopori arah kiblat yang benar secara syariat dan ilmu disikapi serupa, dituding kafir dan dirobohkan masjid yang dibangunnya di Kauman. Kini perangai serupa tertuju ke Muhammadiyah oleh orang-orang yang boleh jadi berilmu, mungkin karena merasa benar sendiri atau memang bersikap kerdil yang tentu tak sejalan dengan khazanah dunia ilmu dan akhlak Islam,” jelas Dadang.
Dadang mengajak kepada para pihak yang tak sejalan dengan pandangan keislaman Muhammadiyah agar kedepankan akal sehat, sikap ilmiah yang objektif, dan keluhuran adab Islam layaknya orang beragama dan berilmu. “Bila di negeri ini para petinggi negeri selama ini begitu gencar menyuarakan moderasi dan toleransi dalam beragama dan berbangsa serta ajakan jangan radikal dan intoleran,” tegas Dadang, dilansir dari laman muhammadiyah.or.id.
Maka Muhammadiyah hanya ingin bukti apakah hal tersebut dipraktikkan secara autentik dan nyata, bukan hanya ditujukan kepada pihak lain, tetapi di lingkungan sendiri-sendiri agar tidak sekadar retorika dan sepihak seperti pepatah “Kuman di seberang lautan tampak, Gajah di pelupuk mata tak tampak” atau pepatah lain “Tiba di mulut dimuntahkan, Sampai di perut dikempiskan”.
“Muhammadiyah secara organisasi tetap elegan dalam menyikapi sikap maupun pernyataan negatif seputar perbedaan idul fitri karena sudah biasa dan terbiasa,” imbuh Dadang.
Dadang mengimbau kepada seluruh warga Muhammadiyah agar tidak bersikap yang sama dengan mereka yang kerdil pemikiran dan sikapnya dalam beragama dan berbangsa. Tunjukkan bahwa warga Muhammadiyah berkeadaban, berilmu, berbangsa, dan bahkan beragama lebih baik di dunia nyata.
“Bila dari pernyataan-pernyataan buruk orang-orang itu terhadap Muhammadiyah ada yang sudah melewati batas dan dapat masuk ke ranah hukum, tentu jalan hukum itu selalu terbuka untuk dilakukan sejalan dengan koridor yang dijamin konstitusi dan terhormat dalam berbangsa. Sekali lagi warga Muhammadiyah agar tetap mengedepankan pemikiran dan sikap luhur, serta tidak mengambil langkah sendiri-sendiri,” jelas Dadang.
Terakhir, Dadang bergarap kepada para elite negeri dan cerdik cendekia untuk bersama-sama menciptakan suasana beragama dan berbangsa yang lebih kondusif dan bermartabat luhur, seraya menjauhkan diri dari hal-hal tidak atau kurang terpuji yang dapat meretakkan hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia milik bersama.
Respon Kepala BRIN
Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyayangkan hal itu. Dirinya juga segera melakukan pengecekan di internal BRIN. “Sangat disayangkan, perbedaan ini memicu isu yang kurang produktif dan disinyalir terkait dengan salah satu sivitas BRIN,” tuturnya dalam keterangan tertulisnya dilansir dari laman brin.go.id.
Ia menjelaskan, saat ini BRIN sedang melakukan pengecekan atas informasi dan status dari penulis komentar yang meresahkan masyarakat tersebut. Langkah konfirmasi dilakukan untuk memastikan apakah benar sivitas tersebut adalah ASN di BRIN atau bukan. “Saat ini BRIN sedang melakukan pengecekan kebenaran atas informasi,” ungkapnya.
“Apabila penulis komentar tersebut dipastikan ASN BRIN, sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai PP 94/2021,” tegasnya.
Kepala BRIN juga mengimbau agar publik tidak terpancing dengan isu yang beredar dan mengajak publik untuk merujuk pada sumber informasi yang terpercaya.
Minta Maaf
Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin akhirnya menuliskan surat permintaan maaf kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah.
“Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh warga Muhammadiyah yang merasa tersinggung dengan komentar saya tersebut,” tulis Andi dilansir dari cnnindonesia.com, Senin (24/4/2023).
Ia mengaku komentarnya di media sosial Facebook pada Minggu (23/4) yang mengancam membunuh warga Muhammadiyah dipicu emosi. Pasalnya, rekan kerjanya di BRIN yaitu Thomas Djamaluddin diserang sejumlah pihak.
“Komentar tersebut dikarenakan rasa emosi dan ketidakbijaksanaan saya saat melihat akun Thomas Djamaluddin diserang oleh sejumlah pihak,” tutur Andi. (SC03)