Sumutcyber.com, Pakpak Bharat – Ketua DPRD Pakpak Bharat Hotmaramles Tumangger membuka rapat paripurna, Selasa (15/11/2022), dengan agenda pemandangan umum Fraksi atas Ranperda APBD 2023.
Hotmrlaramles Tumangger disampingi Wakil ketua Elson Angkat dan Mansehat Manik serta dihadiri 13 Anggota DPRD. Turut hadir Wakil Bupati Dr. Mutsyuhito Solin, Forkopimda, Sekretaris Daerah Jalan Berutu dan kepala OPD.
Dalam paripurna ini, para juru bicara fraksi bergantian menyampaikan pemandangan umumnya atas kinerja pemerintah selama tahun 2022 dan perencanaan tahun 2023.
Fraksi Demokrat dengan juru bicara Selloh Cibro.S.Sos menyampaikan dengan garis besar tingkat kemiskinan pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan sebesar 0,07% menjadi 9,35% apa upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
Fraksi Golkar dengan juru bicara Edison Manik,SE. menyampaikan padangan umum fraksi golkar tema pembangunan kabupaten pakpak bharat pada tahun anggaran 2023 adalah pengembangan sumber daya manusia dan produktivitas perekonomian daerah serta pemantapan tata kelola pemerintah.
Selanjutnya kami sampaikan bahwa kemantapan pembentukan karakter masyarakat serta terpeliharanya nilai nilai budaya lokal dengan fokus kepada peningkatan kesadaran nilai nilai budaya lokal melalui kelompok tani dan kebudayaan dalam mendorong ekononmi kreatif.
Fraksi golkar melihat masih banyak pembelian tanah dan pengembangan RSUD salak, kami coret mengingat masih ada lahan milik RSUD salak seluas 3 hektar walaupun tidak persegi empat dengan gedung RSUD sekarang pemanfaatan anggaran di alihkan menjadi pematangan lahan dan mendesain gambar pengembangan RSUD tersebut.
Fraksi Gerindara menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara Rismawati bancin dalam hal ini menyampaikan,Fraksi Gerindra memandang bahwa pada tahun 2023 anggaran sebesar 3M kami perlu mengetahui bagaimana dasar acuan perkiraan pemerintah atas terjadinya kejadian yang tak terduga,perusahaan umum daerah pakpak argo lestari.
Fraksi gerindra meminta kesungguhan pemerintah untuk menata dan menyelamatkan perusahaan daerah dan kami penuh tanda tanya mengapa hingga kini pergantian menejemen terutama direktur masih belum terlaksana sedangkan menejemen saat ini terus merugi.
Fraksi gabungan Bangkit Bersatu dengan juru bicara Maju Boangmanalu Fraksi gabungan bangkit bersatu mengkonfirmasi tentang luasan dan manfaaat tanah yang di maksud ,manfaat pengadaan peralatan dan mesin ,jenis dan lokasi gedung,jalan serta sasaran penggunaan belanja tak terduga, arah dan tujuan belanja transfer maupun aset lainnya berdasarkan permintaan kami kembali menegaskan agar pemerintah dapat menguraikan penjelasan yang di maksud.
Tingkat kemiskinan yang faktanya pada tahun 2021 berada pada 9,35% disebabkan pandemi covid 19 kami mengkonfirmasi mengenai tindakan atau upaya di lakukan pemrintah pada tahun 2023 untuk menurunkan penduduk miskin menjadi 8,35% secara perorangan atau secara kelompok.
Sedangkan Fraksi Gabungan Amanat Perjuangan Sejahtera juru bicara Sehat tindaon,selanjutnya Fraksi gabungan APS memandang pendapatan belanja daerah adalah alat instumen pemerintah dalam rangka membangun masyarakat pakpak bharat seutuhnya baik melalui peningkatan ekonomi ,kesehatan,pendidikan,untuk menekan angka kemiskinan sesuai dengan nota pengantar nota bupati bahwa kisaran tahun 2020-2021 bahwa laju pertumbuhan ekonomi PDRB indeks pembangunan manusia IPM dan lainnya secara umum.
Perumda pakpak Argo Lestari terkait dengan kegiatan pada tahun anggaran 2023 perusahaan umum daerah tersebut tidak menjadi yang tertidur panjang pada tahun 2022,tapal batas kabupaten pakpak bharat baik antara kecamatan, antara desa tetapi menjadi permasalahan untuk itu pemerintah terkait dengan tapal batas apakah sudah semua mempunyai tapal batas,terkhusus tapal batas marga tanah dengan lokasi perkantoran kompleks Panorama Indah Sindeka dimana kami melihat bahwa kompleks perkantoran ini berdiri juga perumahan masyarakat. (SC-Dem)
