Dairi – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Dairi mengeluhkan belum cairnya Dana Desa (DD) tahap II Tahun Anggaran 2025. Menindaklanjuti hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Dairi, Simon Tonny Malau, bersama Sekdis PMD Sri Dewi Manik dan beberapa kepala bidang, mendatangi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang, Senin (20/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Simon Tonny menyampaikan berbagai keluhan yang diterimanya dari para kepala desa, termasuk mempertanyakan penyebab keterlambatan pencairan Dana Desa tahap II serta isu adanya pemotongan dana.
Menanggapi hal itu, Kepala KPPN Sidikalang, Geri Tambunan, menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan Dana Desa tidak hanya terjadi di Dairi, melainkan juga dialami secara nasional.
“Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2025 dan mendukung program prioritas pemerintah, saat ini sedang dilakukan evaluasi. Karena itu, penyaluran Dana Desa tahap II belum dapat dilakukan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut,” jelas Geri.
Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada informasi maupun kebijakan terkait pemotongan Dana Desa. Menurutnya, KPPN masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat karena adanya perubahan kebijakan terkait program strategis nasional.
“Saya berharap desa tetap melaksanakan rencana kegiatan seperti biasa. Dana Desa tetap akan dicairkan agar pembangunan di desa tetap berjalan,” ujarnya.
Geri juga menyebutkan bahwa persoalan Dana Desa memang cukup kompleks, namun soal pemotongan dana, ia memastikan hal itu tidak benar.
Proyek ADD di Buluduri Jadi Perhatian Warga
“Kementerian Keuangan saat ini tengah melakukan revisi sejumlah peraturan yang juga melibatkan kementerian lain. Proses ini tentu membutuhkan waktu,” katanya.
Ia menambahkan, Kementerian Keuangan tidak akan mengambil keputusan sepihak dan terus berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemendes, dan Kemenkumham agar setiap regulasi berjalan selaras.
“Kami sangat menginginkan Dana Desa terserap maksimal karena hal ini berdampak positif terhadap perekonomian negara. Soal isu pemotongan, tentu tidak semudah itu dilakukan,” tegas Geri. (SC-Romi)
