Dairi – Bupati Dairi Vickner Sinaga menekankan pentingnya sinergi antardaerah serta pendekatan persuasif dalam menangani persoalan klaim masyarakat di kawasan hutan eks Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di wilayah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.
Hal tersebut disampaikan Vickner dalam rapat koordinasi yang digelar di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara, Medan, Senin (10/8/2026).
Rapat yang dipimpin Kepala Dinas LHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung itu membahas aktivitas masyarakat yang memasang patok dan tanda nama di sejumlah lokasi eks PBPH. Sementara, kawasan tersebut telah dialokasikan pemerintah untuk pembangunan teritorial Batalyon 908 dan Batalyon 906.
Untuk mencegah potensi konflik horizontal, Pemerintah Kabupaten Dairi bersama TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengedepankan langkah edukasi serta pendekatan sosial dan psikologis kepada masyarakat.
Bupati Dairi mengatakan, Pemkab Dairi terus melakukan koordinasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
“Pemerintah Kabupaten Dairi senantiasa bersama-sama melakukan edukasi. Kami juga bersama pihak kepolisian, camat dan tokoh masyarakat terus melakukan monitoring agar situasi tidak memanas. Bagaimana kita menjaga kondisi tetap kondusif, itu yang terus kita lakukan,” ujar Vickner.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan tokoh masyarakat menjadi penting agar persoalan tersebut dapat ditangani secara bijaksana serta tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Hasil rapat selanjutnya akan dipetakan dan dituangkan dalam laporan kepada Satgas Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penanganan dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku. (SC-Romi)
