Asahan – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri diskusi panel bertajuk “Arah Baru Demokrasi dan Tantangannya bagi Politik Daerah” yang membahas pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. Kegiatan ini digelar oleh Lembaga Demokrasi Sumber Daya Insani (Demokrasi) Kabupaten Asahan, Selasa (29/7/2025), di Aula Zulfirman Universitas Asahan.
Diskusi menghadirkan lima narasumber dari kalangan eksekutif, legislatif, akademisi, pengamat politik, dan pengawas pemilu. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Bawaslu Asahan, Rektor dan Kepala Yayasan Universitas Asahan, sejumlah partai politik, organisasi perangkat daerah, camat, lurah se-Kecamatan Kisaran Barat dan Timur, mahasiswa, serta tamu undangan lainnya.
Direktur Demokrasi Kabupaten Asahan, M. Yusuf Daulay, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Universitas Asahan atas dukungan fasilitas, serta apresiasi kepada Bupati dan Ketua DPRD Asahan yang telah mendorong terselenggaranya diskusi tersebut.
Menurutnya, diskusi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk memperbaiki kualitas demokrasi dari sisi penyelenggara hingga peserta pemilu, serta membuka ruang bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal.
“Diskusi ini bertujuan menggali nilai-nilai positif dan negatif dari demokrasi nasional dan lokal serta membangun kesadaran politik masyarakat,” ujarnya. Diskusi kemudian dibuka secara resmi oleh Yusuf Daulay.
Rektor Universitas Asahan, Assoc. Prof. Dr. Mangaraja Manurung, SH., MH., sebagai keynote speaker, menyoroti aspek filosofis demokrasi, termasuk nilai dasar otonomi dan prinsip subsidiarity dalam pengambilan keputusan politik.
“Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi tentang memberi ruang yang adil,” ucapnya. Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan KPU dan Bawaslu di daerah, pendidikan politik berbasis komunitas, penjadwalan pemilu yang efisien, serta digitalisasi dan transparansi sistem pemilu.
Sementara itu, Bupati Asahan dalam paparannya membahas peran kepala daerah di era pemilu terpisah. Ia menyambut baik putusan MK yang menurutnya memberi peluang untuk menyelaraskan program pusat dan daerah secara lebih efektif.
“Selama ini, kepala daerah kerap kesulitan menyinkronkan visi-misi dengan presiden karena periode jabatan yang tidak sejalan. Dengan pemilu terpisah, sinkronisasi bisa lebih ideal,” jelasnya.
Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan teknis seperti potensi kekosongan legislatif jika masa jabatan DPRD berakhir sebelum pemilu lokal digelar.
Ketua DPRD Kabupaten Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., menyatakan bahwa pemisahan pemilu dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah serta mengurangi dominasi politik nasional terhadap dinamika lokal.
“Dengan pemilu lokal yang terpisah, eksekutif dan legislatif bisa lebih solid karena fokus tidak lagi terbagi,” ungkapnya. Meski demikian, ia mengingatkan potensi munculnya ego kedaerahan dan menyebut sikap partai politik terhadap putusan MK masih beragam.
Pengamat politik Dadang Darmawan Pasaribu, S.Sos., M.Si., menilai keputusan MK belum menyentuh akar persoalan demokrasi Indonesia. Ia mengusulkan agar masa jabatan kepala daerah dan DPRD diperpanjang demi efisiensi biaya dan stabilitas pemerintahan.
“Masalah demokrasi kita bukan hanya soal waktu pelaksanaan pemilu. Harapan agar demokrasi lebih efisien justru bisa terhambat dengan sistem baru ini,” katanya.
Komisioner Bawaslu Asahan, Khomaidi Hambali Siambaton, menekankan pentingnya regulasi yang matang dan adaptif. Menurutnya, sistem pemilu saat ini belum ideal untuk menghasilkan proses yang efisien dan adil.
“Harus ada sistem yang benar-benar menjawab dinamika politik serta menekan biaya tinggi,” tegasnya.
Acara diakhiri dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada para narasumber oleh Demokrasi Kabupaten Asahan, serta sesi foto bersama. (SC-Denny)
