Medan – Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Bupati Langkat, Syah Afandin, dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Sumatera Utara. Keputusan itu diambil menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ironisnya, penonaktifan tersebut terjadi hanya beberapa pekan setelah Syah Afandin, yang akrab disapa Ondim, resmi dilantik sebagai Ketua DPW PAN Sumut periode 2024–2029 oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, pada 14 Juni 2026 di Deliserdang. Saat itu, pelantikan tersebut bahkan disebut sebagai pelantikan DPW dan DPD PAN terbesar serta terbaik selama kepemimpinan Zulkifli Hasan.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan partainya mengambil langkah cepat sebagai bentuk tanggung jawab organisasi atas proses hukum yang sedang dijalani Syah Afandin.
“PAN telah menonaktifkan Syah Afandin sebagai Ketua DPW PAN Sumatera Utara,” kata Viva Yoga kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).
Menurut Viva, untuk sementara waktu kepemimpinan DPW PAN Sumatera Utara akan diambil alih langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN hingga ada keputusan lebih lanjut.
Ia menegaskan PAN menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan tidak akan memberikan intervensi. Dugaan tindak pidana yang menjerat Syah Afandin disebut merupakan tanggung jawab pribadi, bukan sikap ataupun kebijakan partai.
Selain itu, PAN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kasus yang melibatkan salah satu kadernya serta berkomitmen memperkuat pembinaan integritas seluruh kader partai.
Sebelumnya, Syah Afandin diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan bersama sejumlah pihak lainnya terkait dugaan suap proyek di Kabupaten Langkat. Hingga kini, KPK masih terus mendalami perkara tersebut.
Syah Afandin sendiri sebelumnya kembali dipercaya memimpin DPW PAN Sumut setelah terpilih dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PAN Sumut pada April 2025. Amanah tersebut kemudian dikukuhkan melalui pelantikan resmi pada pertengahan Juni 2026. (SC03)
