Medan – Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menegaskan perlunya langkah konkret dan terpadu untuk mengatasi banjir rob di kawasan Belawan. Ia meminta adanya pertemuan lintas sektor guna mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan yang telah berlangsung lama tersebut.
Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Belawan, Kamis (9/4/2026), yang dipimpin Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar (Dapil Sumut I), Musa Rajekshah (Ijeck).
Zakiyuddin menilai penanganan banjir rob tidak bisa dilakukan secara parsial oleh Pemerintah Kota Medan. Menurutnya, banyak pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi geografis dan tata ruang di kawasan tersebut.
“Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo hingga Pertamina. Di kawasan itu terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas lainnya milik Pertamina,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan kewenangan menjadi kendala utama, terutama terkait kepemilikan lahan. Sebagian wilayah bahkan berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo, sementara masyarakat banyak yang tinggal dengan status sewa.
“Kami tidak memiliki lahan di sana. Bahkan kantor kecamatan pun berada di atas lahan PT KAI. Masyarakat juga banyak yang menyewa lahan Pelindo. Ini menjadi kendala ketika ingin melakukan penataan maupun normalisasi,” jelasnya.
Selain itu, banyak rumah warga yang berdiri di bantaran sungai, baik di lahan milik PT KAI maupun wilayah lainnya. Kondisi sungai yang melintasi Kota Medan hingga ke wilayah Deliserdang juga mengalami penyempitan bahkan penutupan.
“Kalau hanya Medan yang melakukan normalisasi, upaya kita akan sia-sia. Sampah dan sedimentasi akan kembali masuk. Karena itu, perlu penanganan terpadu lintas daerah,” tegasnya.
Zakiyuddin juga mengusulkan relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai solusi jangka panjang, meskipun ia menyadari langkah tersebut memerlukan pendekatan sosial yang matang.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyatakan bahwa secara teknis penanganan banjir rob dapat dilakukan. Namun, kompleksitas persoalan terletak pada banyaknya pemangku kepentingan di kawasan tersebut.
“Secara teknis tidak sulit, tetapi karena banyak stakeholder yang terlibat dan masyarakat sudah lama bermukim di sana, koordinasi menjadi tantangan utama,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kejelasan permasalahan sangat diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara terarah.
Dukungan juga datang dari Anggota DPR RI Komisi V, Musa Rajekshah. Ia menegaskan bahwa penyelesaian banjir rob tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.
“Kami hadir untuk memastikan penyelesaian tuntas. Tidak bisa hanya Kementerian PU, semua pihak harus bertanggung jawab. Kami akan mendorong Komisi V menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir, seperti hutan mangrove yang beralih menjadi perkebunan sawit dan tambak, yang turut memperparah kondisi banjir rob.
“Kalau sedimentasi sungai tidak segera dinormalisasi, masalah ini tidak akan selesai. Kerusakan mangrove juga harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Menurutnya, perlu dibentuk tim koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik untuk penanganan teknis maupun non-teknis. Perencanaan yang komprehensif dinilai menjadi kunci agar anggaran yang digelontorkan tidak terbuang sia-sia.
“Kita tidak ingin anggaran besar yang sudah dikeluarkan justru tidak menyelesaikan masalah. Perencanaan harus matang dan terintegrasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait rencana relokasi dari bantaran sungai, dengan pendekatan persuasif agar masyarakat memahami urgensi penataan kawasan.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut anggota Komisi V DPR RI lainnya, yakni Mukhlis Basri, Ahmad Safri, Hanan A Rozak, Drs. Hamka, Sriyanto Saputro, dan Mori Hanafi. (SC03)
