Medan – Provinsi Sumatera Utara dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan health tourism atau wisata kesehatan mulai tahun 2026. Namun, pengembangan sektor ini membutuhkan keberanian rumah sakit, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta model pembiayaan di luar BPJS Kesehatan. Alhasil, Sumut masih tertinggal dibanding Malaysia dan Thailand.
Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Laksono Trisnantoro dalam diskusi strategis bertajuk “Sumatera Utara Health Tourism: Bagaimana Memulainya di Tahun 2026 Ini?” yang digelar Kamis (15/1/2026), menjelaskan, Sumatera Utara memiliki modal dasar yang kuat, mulai dari sumber daya alam, infrastruktur pariwisata, hingga fasilitas kesehatan. Namun, potensi tersebut belum terintegrasi dalam satu strategi pengembangan wisata kesehatan yang jelas.
“Faktanya, masih banyak masyarakat Sumatera Utara yang memilih berobat ke Malaysia. Sebaliknya, belum terlihat arus signifikan pasien asing, termasuk dari Malaysia, yang datang untuk berobat ke Sumut,” ujar Laksono.
Sumut Siap Menjadi Destinasi Medical Tourism
Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi alarm kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, lebih dari 60 persen pendapatan wisata kesehatan Malaysia diketahui berasal dari pasien asal Indonesia, yang sebagian besar berasal dari wilayah Sumatera.
Laksono menilai, keberhasilan Malaysia dan Thailand tidak terjadi secara alami, melainkan didukung oleh kehadiran negara dan pemerintah daerah sebagai pengarah ekosistem, termasuk dalam soal regulasi, pendanaan, dan sinergi lintas sektor.
“Di Malaysia dan Thailand, rumah sakit swasta diberi ruang tumbuh melalui pendanaan non-pajak, asuransi kesehatan swasta, serta keterhubungan langsung dengan sektor pariwisata. Sementara di Sumatera Utara, belum terlihat adanya roadmap daerah yang secara spesifik mendorong hal itu,” katanya.
Ia juga menyoroti ketergantungan tinggi pada BPJS Kesehatan yang membuat ruang inovasi rumah sakit menjadi terbatas. Dengan belanja kesehatan nasional yang stagnan di kisaran tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), rumah sakit dinilai sulit naik kelas jika seluruh layanan hanya bertumpu pada skema jaminan sosial.
“BPJS penting sebagai jaring pengaman sosial. Tapi jika semua layanan diseragamkan, rumah sakit tidak punya ruang untuk mengembangkan layanan berstandar internasional. Akibatnya, pasien yang mampu justru memilih berobat ke luar negeri,” jelas Laksono.
Dalam konteks Sumatera Utara, Laksono menyarankan agar pengembangan health tourism dimulai dari rumah sakit non-BPJS atau rumah sakit yang memiliki lini layanan khusus di luar BPJS. Langkah ini dinilai lebih realistis tanpa mengorbankan prinsip keadilan layanan kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun sinergi antara rumah sakit, hotel, resort, dan sektor pariwisata. Tanpa koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), wisata kesehatan berisiko hanya menjadi wacana tanpa implementasi.
“Masalahnya bukan semata di rumah sakit. Ini soal tata kelola daerah. Kalau kesehatan dan pariwisata masih berjalan sendiri-sendiri, sulit berharap Sumatera Utara bisa bersaing dengan Malaysia,” ujarnya.
Laksono menegaskan, tidak semua rumah sakit di Sumatera Utara harus masuk ke bisnis wisata kesehatan. Cukup sekelompok rumah sakit yang siap berinvestasi, memiliki tata kelola kuat, dan berani membenchmark layanan ke luar negeri untuk menjadi pemantik perubahan.
“Awal 2026 adalah momentum. Sumatera Utara harus menentukan sikap, apakah ingin terus menjadi daerah pengirim pasien ke luar negeri, atau mulai bertransformasi menjadi tujuan layanan kesehatan regional,” pungkasnya.
Sedangkan, Destanul Aulia, Ketua MMTB dan Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, menegaskan, persoalan medical tourism bukan semata-mata soal kemampuan rumah sakit, melainkan masalah sistem dan tata kelola daerah.
“Medical tourism tumbuh karena desain sistem, bukan kebetulan. Di Malaysia dan Thailand ada pemisahan yang jelas antara layanan UHC dan layanan pasar. Negara tidak menghambat rumah sakit swasta berkembang,” kata Destanul.
Ia menilai, Medan sebagai gerbang Sumatera seharusnya memiliki posisi strategis dalam pengembangan wisata kesehatan. Namun hingga kini, pasar tersebut belum dikelola secara serius, meski masyarakat Indonesia sudah terbiasa membayar layanan kesehatan non-BPJS.
“OOP (out of pocket) atau biaya dari kantong sendiri di Indonesia tinggi. Artinya pasar ada. Tapi di Medan, pasar itu tidak ditata menjadi industri,” ujarnya.
Destanul juga menyoroti ketergantungan tinggi pada BPJS Kesehatan yang membuat semua rumah sakit berada dalam posisi “setengah BPJS”. Kondisi ini dinilai menyulitkan lahirnya diferensiasi layanan yang menjadi prasyarat tumbuhnya medical tourism. “Tanpa sistem tier yang jelas, medical tourism sulit tumbuh. Semua rumah sakit berada di zona abu-abu,” katanya. (SC03)
