Sumutcyber.com, Jakarta – Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menyebut ada 11 ribu anak di seluruh Indonesia kehilangan orang tua yang meninggal akibat terpapar virus corona (Covid-19). Jumlah itu masih bisa bertambah seiring pandemi yang belum usai.
“Itu secara nasional 11 ribu lebih. Jadi ini pasti akan terus bertambah, dengan sekarang meningkatnya (Covid-19) di luar Jawa,” kata Alissa di sela-sela acara vaksinasi massal, Alana Hotel & Convention Center, Sleman, DIY, seperti dilansir dari cnnindonesia.com, Rabu (18/8/2021).
Alissa juga menilai pendampingan psikologis perlu diberikan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua di tengah pandemi Covid-19. Gusdirian juga sudah berupaya memberikan pendampingan kepada anak-anak tersebut.
Respon Pemerintah
Menanggapi hal ini, pemerintah melalui Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Republik Indonesia sudah melakukan Rapat Koordinasi Nasional Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19.
Terdapat hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu terkait pendataan, perlu mendorong sinergi dan koordinasi pendataan secara berkesinambungan terhadap anak korban kehilangan orangtua di masa pandemi Covid-19 dengan mendirikan Sekretariat Bersama, sehingga pemerintah dapat melakukan pendataan secara cepat dan tepat kepada anak yang menjadi korban kehilangan orangtua di masa Pandemi Covid-19.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan bahwa tujuan diadakannya Rapat Koordinasi Lanjutan ini guna mempercepat pendataan anak yatim atau yatim-piatu yang berkesinambungan.
“Oleh karena itu, Kemenko PMK menyelenggarakan Rakor ini untuk mempercepat pendataan anak yatim atau yatim-piatu secara berkesinambungan supaya anak-anak tersebut mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan jangka panjang,” ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi Lanjutan Pendataan Anak yang Orangtuanya Meninggal Akibat Covid-19 secara daring, dilansir dari laman resmi Kemenkopmk.go.id pada Rabu (18/8/2021).
Deputi Femmy mengajak kepada seluruh elemen baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat umum dapat bekerjasama dalam melakukan pendataan kepada anak yang kehilangan orangtuanya akibat virus Covid-19 ini.
“Untuk itu, mari bekerja sama dari seluruh elemen untuk melakukan pendataan anak yang kehilangan orangtuanya dan memelihara anak terlantar yang merupakan tanggung jawab negara sesuai amanat Pasal 34 UUD 1945,” jelasnya.
Direktur Jendral Penduduk dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif menjelaskan bahwa masih ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menyebabkan pendataan terhadap anak yang kehilangan orangtuanya akibat virus Covid-19 menjadi terhambat.
“Terdapat beberapa kendala yang kita hadapi dalam melakukan pendataan kepada anak yang kehilangan orangtuanya karena virus Covid-19 ini seperti orang tuanya belum memilki Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga lupa NIK yang dimiliki orangtuanya, hal tersebut menghambat kita dalam melakukan pendataan saat ini,” jelasnya.
Pada rapat ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga melakukan sinkronisasi data-data terbaru yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos dan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dikelola oleh Kemendikbud. (SC03)
