Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan kawasan hutan, salah satunya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan yang mencakup wilayah empat kabupaten: Langkat, Karo, Deliserdang, dan Simalungun.
Potensi tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, Jalan Sisingamangaraja No. 14 Medan, Rabu (9/7/2025).
Dalam rapat tersebut, Surya menekankan pentingnya kolaborasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penarikan retribusi. Ia juga menyoroti perlunya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung peningkatan PAD.
“Evaluasi retribusi daerah tidak cukup hanya dari sisi pendapatan. Kualitas aparatur, sistem pendukung, dan koordinasi lintas OPD menjadi kunci. Penguatan SDM merupakan syarat utama untuk peningkatan retribusi,” ujarnya.
Surya berharap kolaborasi yang solid antar-OPD dapat menjadi strategi efektif dalam mendongkrak retribusi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala DLHK Sumut, Yuliani Siregar, menyampaikan bahwa kawasan Tahura Bukit Barisan memiliki potensi retribusi dari sektor jasa usaha, ekowisata, dan wisata alam.
“Pemanfaatan air komersil di Tahura yang selama ini dikelola oleh PT Tirta Sibayakindo (Aqua), sebelumnya menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke pusat. Namun, dengan terbitnya PP Nomor 36, potensi ini kini bisa menjadi PAD provinsi,” jelas Yuliani.
Ia menambahkan, peningkatan retribusi kehutanan membutuhkan regulasi yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) agar mekanisme pemungutan dan pencatatan berjalan sesuai aturan.
“Tanpa regulasi yang jelas, pemungutan retribusi bisa dianggap tidak sah secara hukum dan menimbulkan persoalan administratif maupun legal,” tegasnya.
Usai rapat, Wakil Gubernur Surya bersama Kepala DLHK dan sejumlah perwakilan OPD meninjau Bank Sampah Induk ‘Rumah Hijau’ yang dikelola DLHK Sumut. (SC03)
