Dairi – Organisasi masyarakat Petrasa bersama Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) memilih keluar (walk out) dari kegiatan sosialisasi Adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang digelar Pemerintah Kabupaten Dairi di Hotel Beristera, Kecamatan Sitinjo, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Dairi, perwakilan dinas terkait, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta kelompok masyarakat.
Aksi walk out dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan sosialisasi yang dinilai belum memberikan akses memadai terhadap dokumen Adendum AMDAL kepada peserta.
Perwakilan Petrasa, Duat Sihombing, mengatakan pihaknya menilai kegiatan sosialisasi belum memberikan ruang partisipasi publik yang optimal karena dokumen belum dibagikan sebelumnya untuk dipelajari.
“Kami berharap dokumen bisa disampaikan sebelum kegiatan, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih komprehensif,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa akses terhadap dokumen, peserta kesulitan memberikan tanggapan secara mendalam terkait substansi perubahan dalam adendum AMDAL tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa permintaan salinan dokumen saat kegiatan berlangsung belum dapat dipenuhi oleh panitia.
Sementara itu, perwakilan YDPK, Rohani Manalu, menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam proses penerbitan izin lingkungan.
Ia merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya mencabut izin PT DPM pada 21 Mei 2025, terkait pertimbangan risiko lingkungan di wilayah tersebut.
Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Dairi yang rawan bencana perlu menjadi perhatian dalam setiap kebijakan terkait aktivitas pertambangan.
Usai keluar dari kegiatan, perwakilan Petrasa dan YDPK melanjutkan aksi di luar lokasi dengan membentangkan spanduk sebagai bentuk penyampaian aspirasi. (SC-Romi)
