Sumutcyber.com, Medan – Seratus hari kinerja kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Medan, Boby Nasution-Aulia Rahman, dikritisi sejumlah elemen masyarakat.
Kritikan tersebut disampaikan dalam Dialog Publik dalam Rangka Memperingati Haul Bung Karno, dengan tema ‘Benarkah Praktek Feodalisme Gaya Baru Telah Tumbuh di Tubuh Pemko Medan? Tela’ah Kritis Kepemimpinan Boby Nasution sebagai Walikota Medan’ digelar di Empatbelas Cofee, Jalan Armada, Minggu (6/6/2021).
Ketua DPC GMNI Medan Ridwan Saragih dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta peserta yang hadir dalam kegiatan diskusi ini. Dan semoga dengan kegiatan ini dapat menambah pencerahan dan hal yang positif bagi pemerintahan Kota Medan kedepannya.
“Kegiatan diskusi ini merupakan semangat kebersamaan dari kader GMNI Medan untuk memberikan dalam mengkritisi kinerja Wali Kota Medan yang dianggap telah terjadi Feodalisme didalam tubuh Pemerintahan Kota Medan,” kata Ridwan pada pembukaan Dialog Publik.
Sementara itu, Sekretaris GMNI Medan, Yunan Habibi menyebutkan kalaulah memang tidak ada pola feodalisme di Pemko Medan, GMNI Medan menantang Wali Kota Medan untuk membuktikannya apakah itu tidak terjadi dalam tubuh Pemko Medan saat ini.
“Kita menantang Walikota Medan apa benar Feodalisme itu tidak ada, atau malah sebaliknya,” kata Yunan Habibi Sekretaris DPC GMN Medan kepada wartawan.
Kegiatan dialog publik dipandu Moderator Nanda Fajar Ramadhan. Dengan Narasumber Hikmawan Syahputra S.IP, MA selaku akademisi; Syam Firdaus Jafba selaku Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; H.M Nezar Djoeli ST selaku Ketua PSI Sumut.
Sedangkan Ketua PSI Sumatera Utara H.M Nezar Djoeli menegaskan, masyarakat haruslah berpandangan secara objektif dari berbagai sudut. Bukan didasarkan suka tidak suka.
“Di sini saya ingin menegaskan menurut perspektif saya tentang Pemko Medan hari ini, saya sendiri belum melihat adanya gaya-gaya feodalisme yang dibawakan oleh Bobby Nasution selaku Walikota Medan. Ataupun sebagai menantu Presiden. Alasannya kenapa? Karena Bobby Nasution dan Aulia Rahman merupakan pasangan yang dipilih melalui proses demokrasi lima tahun sekali. Namun memang soal ada Paspamres yang melekat pada Bobby dan sempat menjadi polemik dengan rekan media kemarin,” kata Nezar.
Selain itu, Nezar menyebutkan, dalam tugasnya Paspampres memang diberikan amanah dan itu sudah diatur oleh undang-undang dalam hal menjalankan tupoksinya sebagai Paspampres. Memang disatu sisi sebagai pengamanan keluarga Presiden, Paspampres juga harus dapat menyesuaikan dengan kondisi di mana ia bertugas. Dan kedepannya kita berharap agar dalam tugasnya lebih ramah kepada masyarakat terutama kepada rekan jurnalis. Sehingga kejadian kemarin tidak lagi terulang.
Apresiasi
Masih Nezar mengatakan, hal positif yang patut diapresiasi dari seorang Bobby adalah, bahwa hari ini Walikota Medan satu satunya di Indonesia yang dapat mengembalikan APBD nya ke kas daerah oleh Kejatisu sebesar Rp9 milyar. Di samping itu tindakan tegas Bobby dengan memecat Kepala Dinas, Lurah, dan Kepling juga bentuk keberaniannya.
“Tidak main-main, bagi pejabat oknum Langsung ditindak tegas olehnya. Dan ini menjadi contoh kepada semuanya agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Dan itu patut kita apresiasi kinerja Wali Kota Medan hari ini yang kita tahu,” ungkapnya.
Masih Nezar menambahkan, semoga apa yang dirumuskan GMNI nanti dalam rapat agar memasukkan poin yakni dalam melakukan percepatan pembangunan di daerah. GMNI selaku organisasi besar harus masuk dalam tim percepatan pembangunan Kota Medan. Apa saja aspirasi-aspirasi dari masyarakat khususnya GMNI Medan kedepan lebih mudah tersampaikan khususnya membangun Kota Medan.
“Untuk itu mari kita semua agar berfikir cerdas. Boleh kritis asal cerdas. Sebagai generasi muda bangsa, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua janganlah anti dengan politik . Bro and Sist semua ini merupakan calon pemimpin masa depan bangsa. Sudah saatnya berpikir memimpin bangsa ini. Seperti tujuan dari Partai Solidaritas Indonesia yaitu menggantikan Politisi Politisi-politisi tua yang selama ini sudah nyaman duduk dalam berbagai kursi jabatan nya. Mari kita semua generasi muda Milenial menggantikan itu. Karena pada dasarnya partai politik itu sama baik dan jahatnya, namun tergantung pada individu kita masing-masing,” tutupnya.
Sementara itu, menurut Syam Firdaus Jafba Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam kesempatan tersebut menyebutkan bahwa, memang sulit menempatkan dua hal yaitu, apakah Walikota Medan dalam menempatkan posisinya sebagai Walikota atau menantu Presiden.
Menurutnya, protokoler istana atau hadirnya Paspamres melekat kepadanya dengan tegas disebutkan merupakan sebuah praktek feodalisme.
“Beliau Bobby Nasution yang hari ini Walikota Medan haruslah bisa menempatkan diri sebagai kepala daerah dari rakyat nya. Dan itu yang harus ia sadari. Namun kenyataannya, feodalisme gaya baru itu ada pada nya dan melekat pada dirinya sebagai menantu dari Presiden,” ungkap Syam.
Syam menyebutkan, tidak ada yang salah dengan Paspamres. Namun sebagai pengawal keluarga Presiden seharusnya lebih ramah kepada semua orang terutama kepada wartawan yang bertugas dilingkungan Pemko Medan.
“Jangan terlalu pasang wajah yang tegang, seolah-olah seperti mengawal Presiden. Padahal Boby Nasution Walikota Medan harus lebih humble lah, terutama kepada kawan-kawan pers, karena mereka memiliki kebebasan dan itu dilindungi undang-undang” urainya.
“Tetapi saya yakin dan saya pernah kenal Bobby, bahkan pernah diskusi dengan bang Bobby dan dia sebenarnya orang nya asik, baik, dan santai. Mungkin karena memang kondisinya beliau menantu Presiden dan sesuai aturan membuat Paspamres melekat kepada nya,” tutup Syam. (SC03/Rel)
