Medan – Kebijakan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang mengembalikan layanan perekaman dan pencetakan e-KTP ke tingkat kecamatan disambut antusias dan penuh rasa syukur oleh masyarakat. Langkah tersebut dinilai mampu memangkas birokrasi panjang sekaligus memudahkan warga dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.
Hal itu disampaikan Rico Waas saat kegiatan Sapa Warga yang dirangkaikan dengan gotong royong di Jalan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (30/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan narkoba, kerusakan jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sampah, bantuan sosial hingga layanan administrasi kependudukan.
“Saya mengubah kebijakan dengan mengembalikan layanan perekaman dan pencetakan e-KTP di kecamatan,” ujar Rico Waas.
Pernyataan itu disampaikan saat menjawab keluhan Marshita, warga Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, terkait sulitnya mengurus e-KTP.
Menurut Rico, sistem pencetakan e-KTP yang sebelumnya terpusat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan dinilai terlalu membebani masyarakat. Warga yang tinggal di wilayah pinggiran seperti Belawan, Medan Deli, Medan Tuntungan hingga Medan Perjuangan harus menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.
“Bayangkan, ada masyarakat yang terpaksa mengambil cuti kerja satu hari penuh dan rela gajinya dipotong hanya untuk mengurus KTP. Sudah jauh, belum tentu selesai hari itu juga, bahkan harus datang lagi keesokan harinya. Ini menjadi persoalan yang harus kita selesaikan,” katanya.
Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, Rico mengungkapkan saat ini layanan cetak e-KTP di tempat telah berjalan di tujuh kecamatan, yakni Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Marelan, dan Medan Denai.
“Untuk Medan Perjuangan dan kecamatan lainnya, saya pastikan tahun ini seluruh kecamatan sudah bisa mencetak KTP di kantor kecamatan masing-masing. Warga bisa menitipkan berkas pada pagi hari saat berangkat kerja dan mengambilnya pada sore hari. Dengan begitu, aktivitas masyarakat menjadi lebih efektif,” ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan warga.
Bahkan, jika sistem tersebut berjalan optimal, Pemko Medan akan mengupayakan agar layanan serupa dapat menjangkau tingkat kelurahan.
Dalam dialog bersama warga yang dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Sosial Muhammad Sofyan, Asisten Umum Laksamana Putra Siregar, Kepala Inspektorat Kota Medan Erfin Fahrurrazi, serta Camat Medan Perjuangan Ika Handayani, Rico menegaskan bahwa kegiatan turun langsung ke masyarakat merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendengar dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warga.
Selain layanan kependudukan, warga juga menyampaikan keluhan terkait infrastruktur dan penerangan jalan umum. Ratna Simanjuntak mengungkapkan lingkungan tempat tinggalnya belum memiliki penerangan jalan yang memadai selama hampir 20 tahun. Keluhan serupa disampaikan Vivi yang menyebut wilayahnya kerap terjadi pencurian akibat minimnya lampu penerangan.
Menanggapi hal itu, Rico langsung meminta Kepala Dinas Perhubungan bersama pihak kelurahan melakukan pengecekan lapangan dan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Pak Kadis, mohon segera dicek bersama lurah setempat. Jika memang belum ada penerangan ataupun ada lampu yang tidak berfungsi, segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak terkait,” tegasnya.
Persoalan peredaran narkoba juga menjadi perhatian warga dalam pertemuan tersebut. Masyarakat meminta pemerintah lebih serius dalam memberantas peredaran narkotika yang dinilai masih meresahkan.
Rico menegaskan Pemko Medan bersama Forkopimda dan aparat penegak hukum terus berkomitmen melakukan pemberantasan narkoba. Namun, menurutnya, keberhasilan upaya tersebut juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
“Kami bersama Kapolrestabes dan Forkopimda berkomitmen memberantas narkoba. Penangkapan terus dilakukan untuk melindungi masyarakat. Namun kami juga membutuhkan dukungan warga untuk melaporkan apabila ada indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar,” ujarnya.
Menurut Rico, upaya pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan memperbanyak kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda.
Pada kesempatan itu, Rico juga menjelaskan bahwa Pemko Medan tengah melakukan validasi data bantuan sosial melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah tersebut dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kami diperintahkan untuk melakukan digitalisasi bantuan sosial agar bantuan benar-benar diterima oleh yang membutuhkan. Seluruh bantuan akan disesuaikan dengan desil yang tepat, terutama desil 1 dan desil 2, sehingga tidak lagi terjadi ketidaktepatan sasaran,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Rico menegaskan Pemko Medan selalu terbuka terhadap aspirasi, kritik, maupun saran yang membangun demi kemajuan Kota Medan.
“Sapa Warga ini menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Medan terbuka terhadap kritik dan saran. Apa pun persoalannya, mari kita selesaikan bersama melalui dialog dan mencari jalan tengah yang terbaik,” katanya.
Rico juga menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat.
“Kekeluargaan dan keakraban harus terus kita bangun. Apa pun permasalahannya, pelan-pelan kita cari jalan keluarnya bersama,” tutupnya.
Melalui pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Pemko Medan berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat sehingga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kecamatan Medan Perjuangan. (SC03)
