Dairi – Ratusan warga Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendatangi Gedung DPRD Dairi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Rabu (10/12/2025), untuk menyampaikan aspirasi terkait 12 warga mereka yang saat ini masih ditahan di Mapolres Dairi.
Pantauan di lokasi, massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, perempuan, hingga pegiat lingkungan, berkumpul sejak pagi hari dengan harapan dapat bertemu langsung dengan para wakil rakyat. Namun, setibanya di Gedung DPRD Dairi, mereka mendapatkan informasi bahwa seluruh anggota DPRD sedang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, perjalanan dinas tersebut telah dijadwalkan sejak Senin hingga Jumat (8–12/12/2025) untuk mengikuti bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD. Dengan demikian, tidak satu pun anggota DPRD berada di Sidikalang saat aksi berlangsung.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Dairi, Bahagia Ginting, saat dikonfirmasi, membenarkan hal tersebut.
“Benar seluruh anggota DPRD Dairi sedang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah. Terkait ada atau tidaknya komunikasi sebelumnya dengan warga yang melakukan aksi hari ini, saya tidak mengetahuinya,” ujarnya.
Meski tidak bertemu anggota DPRD, warga tetap bertahan cukup lama di depan Gedung DPRD. Aspirasi mereka akhirnya diterima oleh Sekwan DPRD Dairi dengan pengawalan personel Polres Dairi. Proses penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan kondusif.
Usai dari DPRD, massa bergerak menuju Kantor Bupati Dairi. Namun, upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil karena Bupati Dairi disebut sedang melaksanakan agenda Safari Natal. Warga bertahan hingga sekitar pukul 12.30 WIB sebelum melanjutkan aksi ke Markas Komando (Mako) Polres Dairi.
Setibanya di Polres Dairi, massa dipersilakan beristirahat dan menikmati makan siang. Aparat kepolisian tampak berupaya menjaga situasi tetap aman dan terkendali sepanjang aksi.
Akibat pergerakan massa tersebut, sepanjang kurang lebih tiga kilometer di Jalan Sisingamangaraja sempat tertutup. Satuan Lalu Lintas Polres Dairi melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup dan mengalihkan sejumlah ruas jalan guna menghindari kemacetan. Di depan Mako Polres Dairi, warga menggunakan setengah badan jalan sehingga arus kendaraan masih dapat melintas meski tersendat.
Dalam orasinya, warga menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk komitmen moral dalam menjaga lingkungan dan kelestarian hutan. Mereka menolak segala bentuk perusakan hutan serta aktivitas tambang yang dinilai berpotensi menimbulkan bencana ekologis. Maraknya bencana alam di berbagai daerah, menurut mereka, menjadi peringatan agar pemerintah lebih serius melindungi lingkungan.
Warga menilai 12 orang yang kini ditahan di Polres Dairi merupakan pejuang lingkungan, bukan pelaku kejahatan. Karena itu, mereka menuntut agar para tahanan segera dibebaskan atau setidaknya diberikan penangguhan penahanan.
“Tidak banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawa, harta, dan kebebasan demi memperjuangkan lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Kami memohon kepada Kapolres Dairi agar 12 saudara kami segera dibebaskan, minimal melalui penangguhan penahanan,” teriak salah seorang perwakilan warga.
Mereka juga menyebutkan, permohonan pembebasan telah disampaikan melalui berbagai jalur, mulai dari keluarga tahanan, organisasi masyarakat sipil, anggota DPRD, hingga Bupati Dairi. Warga berharap perkara ini dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.
Selain itu, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang izin operasional salah satu perusahaan di sana serta merekomendasikan pencabutannya. Menurut mereka, terdapat sejumlah dugaan ketidaksesuaian antara izin dan pelaksanaan kegiatan perusahaan di lapangan yang berpotensi memicu bencana ekologis apabila terus dibiarkan.
Aksi solidaritas ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2025. Warga berharap tuntutan mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti sebagai wujud komitmen terhadap keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Rangkaian aksi dimulai dari titik kumpul di Gedung Nasional Djauli Manik, dilanjutkan ke Gedung DPRD Dairi, Kantor Bupati Dairi, hingga Mako Polres Dairi. Sepanjang aksi, personel Polri dan TNI AD tampak melakukan pengamanan di tiga titik lokasi. Meski terjadi penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan, situasi secara umum berlangsung aman dan kondusif. (SC-Romi)
