Jakarta – Tagar #SaveRajaAmpat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sejumlah artis pun turut menggaungkan tagar tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap potensi kerusakan lingkungan di kawasan wisata Raja Ampat, Papua Barat Daya, akibat aktivitas pertambangan nikel.
Menanggapi hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara operasi PT GAG Nikel yang berlokasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Keputusan ini diambil menyusul adanya pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata unggulan tersebut.
“Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin lima. Tapi yang sedang beroperasi saat ini hanya satu, yakni PT GAG Nikel. GAG Nikel ini milik Antam, BUMN,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis (5/6).
Menurut Bahlil, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang saat ini aktif berproduksi di wilayah tersebut. Perusahaan ini mengantongi Kontrak Karya (KK) yang terbit pada 2017 dan mulai beroperasi setahun kemudian setelah memperoleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, Kementerian ESDM telah mengirim tim inspeksi ke lapangan.
Bahlil menekankan bahwa Pulau Gag bukanlah bagian dari destinasi wisata utama seperti Piaynemo, yang kerap dijadikan ikon Raja Ampat. “Lokasi tambang itu sekitar 30 sampai 40 kilometer dari kawasan wisata. Jadi tidak berada langsung di kawasan pariwisata seperti Piaynemo,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya akan segera bertolak ke Sorong dan Pulau Gag untuk meninjau langsung aktivitas pertambangan dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap aturan lingkungan maupun kearifan lokal di Papua Barat Daya.
“Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, kami melalui Ditjen Minerba sudah memutuskan untuk menghentikan sementara operasional PT GAG hingga verifikasi lapangan selesai dilakukan. Kita akan cek langsung,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan, namun juga mendorong program hilirisasi mineral sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Sebagai informasi, PT GAG Nikel merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998 dan resmi berdiri pada 19 Januari 1998 setelah disahkan oleh Presiden RI. Awalnya, saham perusahaan ini dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (75%) dan PT ANTAM Tbk (25%). Namun sejak 2008, PT ANTAM Tbk telah mengakuisisi seluruh saham APN, sehingga kini memiliki kendali penuh atas PT GAG Nikel.
Dalam penjelasannya, Bahlil menyebut pentingnya verifikasi langsung untuk memperoleh gambaran obyektif di lapangan. “Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI. Jadi untuk memahami kondisi sebenarnya, kita harus cek langsung ke lapangan,” ujarnya. (SC03)
