Asahan – Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional Tenaga Kesehatan, Guru Sekolah Rakyat, serta Teknis Khusus secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (3/10/2025).
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, di mana setiap calon PPPK yang telah memperoleh Nomor Induk PPPK wajib mengikuti prosesi pelantikan sebagai bagian dari pengesahan administratif dan legalitas kepegawaian.
Peserta pelantikan berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan Kemensos, antara lain Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Ditjen Pemberdayaan Sosial, Inspektorat Jenderal, serta Pusat Pendidikan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam sambutannya menegaskan bahwa pengangkatan PPPK bukan sekadar pemenuhan formasi, tetapi merupakan investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial. Ia berharap keberadaan aparatur profesional mampu memastikan program bantuan sosial tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Di Kabupaten Asahan, pelantikan diikuti secara kolektif dari Aula Melati, Kantor Bupati Asahan. Sebanyak 83 peserta mengikuti prosesi, terdiri dari 81 Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH), 1 Pekerja Sosial Keluarga, dan 1 Pelopor Perdamaian.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Asrul Wahid, yang hadir bersama jajaran strukturalnya, menyampaikan dukungan penuh kepada para PPPK yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa momentum ini harus dimaknai sebagai awal tanggung jawab baru dalam pelayanan sosial.
“Kehadiran PPPK diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah, menjangkau lebih banyak keluarga penerima manfaat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Asrul.
Dengan pelantikan ini, PPPK diharapkan tidak hanya melihat jabatan sebagai pangkat, tetapi juga sebagai ladang pengabdian untuk masyarakat. (SC-Denny)
