Medan – Maraknya kasus pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah wilayah perkebunan di Sumatera Utara terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, aksi tersebut dinilai berdampak pada rasa aman para pekerja, petani, serta iklim usaha perkebunan.
Sejumlah pihak menilai bahwa praktik pencurian sawit yang terjadi saat ini tidak selalu dilakukan secara individu, melainkan dalam beberapa kasus melibatkan kelompok yang bergerak secara terorganisir. Kondisi tersebut membuat penanganannya membutuhkan pendekatan hukum yang lebih menyeluruh.
Kekhawatiran Pekerja dan Petani
Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN), Virman Yuswardi Manik atau yang akrab disapa Jayus, mengatakan para pekerja di lapangan kerap menghadapi situasi yang tidak mudah saat menjalankan tugas pengamanan maupun operasional kebun.
“Kami bekerja untuk mencari nafkah secara halal. Namun dalam beberapa kejadian, petugas keamanan dan pekerja harus berhadapan dengan pelaku yang bertindak agresif. Karena itu kami berharap ada penegakan hukum yang tegas agar tercipta rasa aman bagi pekerja,” ujar Jayus.
Menurutnya, nilai ekonomi dari TBS yang dicuri juga tidak dapat dianggap sepele. Dalam sejumlah kasus, barang bukti yang diamankan mencapai beberapa tandan dengan berat ratusan kilogram dan memiliki nilai jual yang cukup besar.
Jayus menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencurian sawit tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas kerja dan keamanan di lingkungan perkebunan.
Kekhawatiran serupa disampaikan Sularno, salah seorang perwakilan petani sawit swadaya. Ia mengaku para petani kecil merasa rentan apabila praktik pencurian terus terjadi tanpa penanganan yang efektif.
“Kalau kebun yang memiliki sistem pengamanan saja masih menjadi sasaran, tentu petani kecil juga merasa khawatir. Kami berharap ada perlindungan dan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi petani,” katanya.
Perlunya Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Tokoh masyarakat H. Ahmad Ramli mengingatkan pentingnya melihat setiap kasus secara objektif dan berdasarkan fakta hukum yang ada.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu diberikan ruang untuk menjalankan tugas secara profesional, sekaligus memastikan proses hukum berjalan adil bagi semua pihak.
“Setiap kasus tentu memiliki latar belakang yang berbeda. Karena itu penting untuk melihat fakta yang ada dan mendukung proses hukum yang berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga menilai upaya menjaga keamanan di kawasan perkebunan pada akhirnya bertujuan melindungi masyarakat, termasuk pekerja dan petani yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Sorotan Dunia Usaha
Perhatian terhadap maraknya pencurian sawit juga datang dari kalangan industri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyebut sejumlah kasus yang terjadi menunjukkan adanya pola yang perlu mendapat perhatian serius.
“Pada beberapa kasus, jumlah sawit yang keluar dari kebun cukup besar. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif agar kejadian serupa tidak terus berulang,” kata Eddy.
Putus Mata Rantai Perdagangan Ilegal
Berbagai pihak menilai penanganan kasus pencurian sawit tidak cukup hanya menyasar pelaku di lapangan. Jalur distribusi dan pihak-pihak yang diduga menampung hasil curian juga perlu menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum.
TBS memiliki nilai ekonomi setelah melalui proses penimbangan dan transaksi penjualan. Karena itu, pengawasan terhadap rantai perdagangan serta penindakan terhadap praktik penampungan ilegal dinilai penting untuk menekan angka pencurian.
Dengan langkah yang komprehensif, diharapkan keamanan di kawasan perkebunan dapat terjaga, sekaligus memberikan perlindungan bagi pekerja, petani, dan seluruh pihak yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor kelapa sawit. (SC03)
