Sumutcyber.com. Pakpak Bharat – Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak Tahun2022, Senin (21/2/2022).
Adapun sasaran dalam pelatihan tersebut yakni Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Kecamatan, Tenaga Pendidik, Tenaga Kesehatan, dan Forum Anak Daerah.
Kegiatan itu bertujuan mensosialisasikan Konvensi Hak Anak dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pakpak Bharat menjadi Kabupaten Layak Anak.
Pelatihan Konvensi Hak Anak ini dilaksanakan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan memahami Konvensi Hak Anak (KHA) secara utuh sehingga dapat mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam implementasi Konvensi Hak Anak (KHA), dimana pelatihan KHA merupakan salah satu tolok ukur dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak.
Dalam Misi kedua Bupati Pakpak Bharat yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 yakni Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Maka kita berharap pemenuhan seluruh indikator yang tertuang dalam RPJMD ini dapat terlaksana salah satunya dengan perwujudan Pakpak Bharat sebagai Kabupaten Layak Anak,” ungkap Kepala Bappelitbangda Pakpak Bharat selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Harryson F Sirumapea, AP, M.Si.
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menjelaskan, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan Kabupaten Layak Anak.
Untuk pemenuhan kebutuhan hak anak dan mendorong terwujudnya Kabupaten Layak anak sangat diperlukan adanya pemahaman tentang Konvensi Hak Anak sebagai dasar pemenuhan hak-hak anak. Setiap Sumberdaya Manusia dituntut memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang persoalan seputar anak. Wacana tentang anak ini tidsk bisa lepas dari apa yang disebut sebagai konvensi hak anak, karena konvensi inilah yang yang menjadi dasar bagi dunia Internasional termasuk Indonesia Dan Kabupaten Pakpak Bharat pada khususnya untuk bisa memandang permasalahan yang dihadapi anak, jelas Bupati dalam arahannya.
Selanjutnya Bupati juga menjelaskan bahwa komitment penuh dari Pemerintah Pakpak Bharat dslam upaya mewujudkan Kabupaten ini sebagai salah satu Kabupaten Layak Anak diantaranya dengan telah dideklarasikannya Perwujudan Kabupaten Pakpak BahratLayak Anak pada tahun 2021 kemarin.
“Komitment kuat kita untuk mewujudkan Pakpak Bharat sebagai Kabupaten layak anak ini ditandai dengan deklarasi Kabupaten Layak anak yang telah kita laksanakan pada tahun 2021 silam, maka sebagai tindak lanjut dari hal itu adalah pembekalan bagi Sumber Daya Manusia kita agar memiliki pengetahuan dan wawasan tentang persoalan seputar anak ini yang kita selenggarakan hari ini,” ungkap Bupati.
Bupati juga berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini sampai selesai nantinya sehingga akan mampu mengiplementasikan bagi kemajuan dan perlindungan hak anak pada masa yanga akan datang.
Sebuah upaya berkelanjutan dalam mewujudkan generasi emas Pakpak Bharat dengan pemenuhan hak-hak anak, perlindungan yang cukup serta pemenuhan seluruh isntrumen yang menjadi kewajiban Penyelenggara KLA dn tentunya dengan ketersediaan berbagai fasilitas dan penunjang hak anak lainnya. (SC–DEM)
Discussion about this post