Lampung – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya dalam pemetaan dan pemanfaatan lahan yang belum terdaftar.
Dalam kunjungannya ke Kanwil BPN Lampung, Selasa (29/7/2025), Nusron menekankan pentingnya perubahan pola kerja seluruh satuan kerja BPN di daerah.
“Kita tidak bisa lagi pakai pola kerja lama. Jangan hanya duduk di kantor, menunggu orang datang, lalu selesai. Pola pikir ini harus diubah. Ini pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan,” tegasnya dilansir dari laman atrbpn.go.id.
Ia meminta seluruh jajaran, mulai dari Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Bidang, hingga Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah), untuk lebih proaktif dalam menganalisis status lahan di wilayah masing-masing. Termasuk memastikan apakah lahan tersebut belum diketahui pemiliknya, belum dikuasai, atau masih berstatus tanah negara.
Untuk mendukung percepatan, Nusron mendorong pemanfaatan teknologi dan data berbasis satelit maupun unit tematik yang sudah dimiliki BPN.
“Investor harus diarahkan. Tidak boleh ada tanah nganggur. Kalau memang tidak ada bukti kepemilikan, segera daftarkan. Jangan tunggu bola. Basis data disiapkan, sistem analitik dipakai. Investor datang kalau data tersedia dan jelas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, menyampaikan laporan kinerja yang mencakup progres sertipikasi tanah wakaf, penertiban tanah telantar, serta realisasi anggaran tahun 2025 yang telah tercapai.
Selain memberi pengarahan, Menteri Nusron juga meresmikan tiga gedung baru Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji, melalui penandatanganan prasasti.
Kegiatan turut dihadiri oleh Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Jhoni Ginting; Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis; serta seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Lampung dan para Kakantah se-Lampung. (SC03)
