Sumutcyber.com, Medan – ertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023 menjadi ajang penting bagi penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan, bahwa tahun ini adalah momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan, dengan fokus utama pada transformasi mutu layanan. Sebab dia menjelaskan, melalui transformasi ini, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.
“Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat (DBTFMS),” ungkapnya dalam zoom yang diikuti oleh sejumlah perwakilan Faskes dan Dinas Kesehatan dari Medan, Senin (2/10).
“Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif,” sambungnya.
Lebih lanjut Gufron menerangkan, transformasi mutu layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan. Proses administratif yang lebih sederhana, seperti penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman.
Selain itu, sebutnya, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu menjadi langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN.
“Tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif. Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas,” ujarnya.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Indonesia bertekad mencapai cakupan kepesertaan semesta Program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024.
Untuk mencapai tujuan ini, kata Gufron, kerja sama dengan pemerintah adalah sangat penting. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama yang lebih erat antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Program JKN dan memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.
“Per 1 September 2023 cakupan kepesertaan JKN yang mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,60 persen dari total seluruh penduduk, yang merupakan bukti nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan layanan kesehatan yang signifikan oleh peserta JKN pada tahun 2022 dengan 502,8 juta kunjungan adalah pencapaian luar biasa. Ini mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap Program JKN,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Bidang SDM Umum dan Komunikasi – BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I Sumut – Aceh, Syafrizal mengatakan, transformasi ini memiliki tiga tujuan utama, yakni melalui akses, perlindungan finansial dan kualitas.
“Terutama pada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu di pedesaan mempunyai hak akses yang susah untuk mendapatkan pelayanan baik karena alasan geografis, kemudian akses transportasi serta menderita sakit sehingga perlu diberikan pengobatan,” katanya.
Disebutkannya, bahwa masyarakat yang berada diambang kemiskinan sangat banyak jumlahnya. Di mana masyarakat ini akan kesulitan mendapatkan penghasilan dan tentunya kesulitan memperoleh biaya perobatan.
“Nah, dengan adanya JKN ini tentu saja memberikan perlindungan finansial, mereka bisa mengakses pelayanan kesehatan secara mudah, cepat dan terlindung dari resiko finansial,” jelasnya.
Selain dari itu, imbuhnya, yang utama lainnya adalah meningkatkan kualitas pada peserta. “Bagaimana pasien bisa dilayani dengan lebih baik, lebih manusiawi dan tidak mendapatkan diskriminasi yang didapatkan di pelayanan kesehatan. Intinya pelayanan mudah dan cepat di fasilitas kesehatan untuk di 2023 ini,” imbuhnya.
Dalam pelayanan, BPJS Kesehatan juga selalu berupaya meningkatkan pelayanan dengan membuka saluran pelayanan online. Selain itu, juga bersinergi dengan seluruh Faskes untuk ke depannya agar pasien bisa mengakses BPJS dengan mudah.
“Kita berharap perbaikan layanan ini bisa melalui eksternal dan bagaimana bisa mendapatkan pelayanan manusiawi, berkualitas dan tidak mengeluarkan biaya saat di rumah sakit sesuai harapan dari peserta itu dengan memberikan pelayanan dengan mudah, cepat dan setara,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan suatu saat Sumut bisa mencapai UHC (Universal Health Coverege) dalam waktu dekat ini. Dia menyebutkan, untuk mencapai UHC adalah kalau 95 persen warga Sumut sudah tercover dan baru 85 persen.
“Ada dua jalan untuk mencapai UHC ini, pertama kita tanggulangi semua atau bersama kabupaten/kota,” katanya.
Sedangkan terkait pelayanan, Alwi menilai pelayanan BPJS sudah sangat baik. Bahkan, bebernya, sekarang ini rumah sakit yang awalnya tidak mau melayani BPJS, kini sudah mulai membangun RS baru untuk pasien BPJS. (SC03)