Medan – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rampas 08 Sumatera Utara meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di lingkungan DJKA Medan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Ketua DPW Rampas 08 Sumut, Bambang Muliadi, menegaskan pihaknya mendukung langkah Kejaksaan maupun KPK dalam mengungkap perkara tersebut secara transparan dan profesional.
“Kami meminta Kejaksaan maupun KPK memanggil siapa pun yang disebut namanya dalam dugaan kasus korupsi DJKA Medan, agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat,” ujar Bambang, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Sebagai organisasi pendukung Presiden, kami memandang pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas tanpa melihat status ataupun latar belakang seseorang,” katanya.
Bambang menilai langkah aparat penegak hukum sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik korupsi. Ia menyebut korupsi menjadi ancaman serius karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Karena itu, DPW Rampas 08 Sumut menyatakan siap mendukung upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.
“Pak Prabowo sudah menegaskan bahwa korupsi tidak memiliki tempat di Indonesia. Hukum harus ditegakkan terhadap siapa pun yang menyalahgunakan uang rakyat,” ucapnya.
Selain meminta pengusutan dilakukan secara terbuka, Bambang juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang namanya disebut sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
DPW Rampas 08 Sumut berharap penanganan dugaan kasus korupsi DJKA Medan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pembelajaran bagi semua pihak dalam upaya pencegahan korupsi. (SC06)
