Medan – Keluarga memiliki peran penting dalam menjaga integritas pejabat agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi. Suami dan istri diharapkan saling mengingatkan, menjaga keterbukaan, serta menerapkan pola hidup sederhana agar setiap langkah tetap berada di koridor yang benar.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bertema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi” di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Sumut tersebut diikuti 44 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) atau pejabat eselon II beserta pasangan masing-masing.
Timur mengatakan, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kesadaran serta kejujuran juga harus dibangun dari lingkungan terdekat, yakni keluarga.
“Upaya mencegah korupsi tidak cukup hanya melalui aturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kita juga harus membangun kesadaran dan kejujuran dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga,” ujarnya.
Menurut Timur, sebanyak 44 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Sumut memiliki tanggung jawab besar dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga penyelenggaraan pelayanan publik.
Ia menyebutkan, seluruh pejabat eselon II tersebut telah memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Namun, kepatuhan administratif harus dibarengi dengan kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Timur mengingatkan, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam menjalankan tugas, pejabat juga dihadapkan pada berbagai godaan, mulai dari gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan hingga tuntutan gaya hidup berlebihan.
Karena itu, keluarga harus menjadi benteng moral dalam mencegah perilaku koruptif. Pasangan diharapkan saling mengingatkan, membangun keterbukaan, menjaga kesederhanaan, serta berani mempertanyakan apabila terdapat penghasilan atau pemberian yang tidak wajar.
“Jangan sampai keinginan untuk terlihat berhasil justru mendorong kita mengambil jalan yang salah. Keluarga harus menjadi tempat untuk saling mengingatkan dan menjaga agar setiap langkah tetap berada dalam koridor yang benar,” pesannya.
Ia juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memberikan keteladanan kepada jajarannya. Sebab, integritas seorang pemimpin harus tercermin melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan kepada bawahan.
“Masyarakat Sumut membutuhkan pemerintahan yang bersih, pelayanan yang adil, dan pemimpin yang dapat dipercaya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Timur mengajak para pejabat dan keluarga menerapkan sembilan nilai antikorupsi, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
“Jabatan dapat berganti, tetapi nama baik keluarga harus senantiasa dijaga. Oleh karena itu, pembangunan budaya integritas harus dimulai dari diri sendiri, diperkuat dalam keluarga, dan diwujudkan melalui keteladanan di lingkungan kerja,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Satuan Tugas Direktorat Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, David Sepriwasa, mengatakan pembinaan keluarga berintegritas merupakan bagian penting dari upaya pencegahan korupsi.
Menurutnya, integritas aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya dipengaruhi lingkungan pekerjaan, tetapi juga lingkungan keluarga, termasuk pasangan.
David menilai, pembinaan antikorupsi yang selama ini diberikan kepada pegawai melalui inspektorat dan jajaran pemerintah perlu diperluas dengan melibatkan pasangan masing-masing.
“Pegawainya sudah berintegritas, ada pembinaan dari inspektorat. Tetapi kalau pasangannya tidak berintegritas, Pak Sekda, ujungnya pegawainya bisa goyah juga,” jelasnya.
Ia menjelaskan, perilaku koruptif dapat bermula dari individu, kemudian berkembang ke lingkungan keluarga hingga masyarakat. Karena itu, pasangan perlu memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menerapkan nilai-nilai integritas.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Inspektorat Sumut Sulaiman Harahap serta 44 pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut bersama pasangan masing-masing. (SC02)
