Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri yang beranggotakan 52 orang terdiri dari 47 perwira tinggi dan 5 perwira menengah.
Hal itu sebagaimana Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.
Dalam surat tersebut, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana ditunjuk menjadi ketua tim tranformasi reformasi Polri.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya Sprint tersebut.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas,” jelasnya dalam keterangannya, Senin (22/9/25).
Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan, surat perintah tersebut merupakan tindak lanjut Polri untuk bekerja sama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait melalui pendekatan sistematis.
Dia menerangkan, tujuan pembentukan tim tersebut untuk mengelola transformasi institusi guna mencapai proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat.
“Proses dan tujuan mendasar dan luas yang melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah berdasarkan visi strategis (Grand Strategy Polri 2025 -2045)” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri terbuka terhadap seluruh masukan dari masyarakat, pakar, maupun pemerintah dalam rangka memperbaiki institusi kepolisian.
Hal ini disampaikan saat menghadiri acara di Kompleks Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (22/9/2025).
“Ya tentunya semua masukan akan kita dengarkan. Polisi terbuka terhadap semua upaya perbaikan institusi,” ujar Jenderal Sigit dilansir dari laman humas.polri.go.id.
Kapolri menambahkan, berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik akan menjadi bagian penting dalam agenda pembenahan. Menurutnya, tim internal tersebut juga dibentuk sebagai tindak lanjut atas langkah pemerintah membentuk Komite Reformasi Polri.
“Tim internal ini akan melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang telah kita laksanakan, sehingga masukan dan perbaikan yang diberikan bisa segera kita tindaklanjuti,” jelas Kapolri.
Dengan langkah ini, Polri berharap reformasi yang dijalankan tidak hanya bersifat internal, tetapi juga selaras dengan aspirasi masyarakat dan arah kebijakan pemerintah, guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. (SC03)
