Dairi – Anggota DPRD Kabupaten Dairi dari Komisi III Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Henra J. Sinaga, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi mempercepat penyelesaian pembebasan lahan untuk rencana pelebaran jalan nasional Simpang Salak–Sitinjo.
Persoalan tersebut menjadi salah satu dari tiga aspirasi utama masyarakat yang diterima Henra dalam kegiatan reses, Rabu (11/11/2026). Dua aspirasi lainnya berkaitan dengan pemindahan Kantor Kelurahan Batang Beruh dan ketidaktepatan pendataan desil kesejahteraan masyarakat.
Ditemui wartawan usai kegiatan reses, Henra mengatakan, rencana pelebaran jalan nasional Simpang Salak hingga Sitinjo sudah bergulir lebih dari 10 tahun lalu, bahkan sejak masa pemerintahan Bupati Dairi KRA Joni Sitohang. Namun, hingga kini rencana tersebut belum juga terealisasi.
“Masyarakat meminta supaya rencana pelebaran jalan nasional dari Simpang Salak sampai Sitinjo ini secepatnya direalisasikan. Karena rencana ini sudah bergulir lebih dari 10 tahun lalu,” ujar Henra.
Menurutnya, Pemkab Dairi perlu lebih serius dan proaktif menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Sebab, kesiapan lahan menjadi salah satu persyaratan penting sebelum pemerintah pusat merealisasikan pembangunan.
“Karena sebelum ada pembebasan lahan, pemerintah pusat tidak akan membangun. Jadi sampai saat ini persoalannya masih berada di daerah. Harapan kita, Pemkab Dairi lebih serius menyelesaikan persoalan ini agar bisa segera diusulkan ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Henra menjelaskan, kondisi jalan nasional tersebut saat ini dinilai tidak lagi sebanding dengan tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari.
Bahkan, pada malam hari, ratusan truk pengangkut crude palm oil (CPO) dari arah Aceh Singkil disebut melintasi jalur tersebut. Kondisi jalan yang relatif sempit dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
Ia mengungkapkan, pembebasan lahan untuk wilayah Kecamatan Sidikalang disebut sudah mencapai sekitar 99 persen dan hanya menyisakan beberapa titik. Namun, untuk wilayah Kecamatan Sitinjo, hingga kini belum ditemukan solusi.
“Untuk Kecamatan Sidikalang, pembebasan lahannya sudah sekitar 99 persen. Tinggal beberapa titik lagi. Namun, untuk wilayah Sitinjo memang belum ada jalan keluar. Ini yang kita harapkan segera diselesaikan oleh Pemkab Dairi,” ungkapnya.
Henra juga membandingkan kondisi infrastruktur jalan di Dairi dengan daerah lain, termasuk Kabupaten Pakpak Bharat, yang menurut pengamatannya telah memiliki akses jalan lebih memadai.
Ia berharap pelebaran jalan nasional Simpang Salak–Sitinjo dapat direalisasikan pada masa pemerintahan Bupati Dairi Vickner Sinaga.
“Kalau pembangunan jalan ini bisa direalisasikan pada masa pemerintahan Bapak Bupati Vickner Sinaga, tentu ini akan menjadi sebuah monumen pembangunan. Warisan yang akan diingat masyarakat Dairi hingga puluhan tahun mendatang,” katanya.
Pemindahan Kantor Kelurahan Batang Beruh
Selain infrastruktur jalan, Henra juga menyoroti aspirasi masyarakat terkait pemindahan Kantor Kelurahan Batang Beruh.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000 jiwa, Kelurahan Batang Beruh membutuhkan kantor pelayanan yang lebih representatif dan memadai.
Keberadaan kantor yang layak dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kita sangat merespons baik aspirasi tersebut. Dengan jumlah penduduk yang besar, tentu dibutuhkan kantor kelurahan yang lebih memadai agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Ketidaktepatan Pendataan Desil BPS
Persoalan lain yang menjadi perhatian Henra adalah pendataan desil kesejahteraan masyarakat yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menyebut masih ditemukan dugaan ketidaksesuaian data. Masyarakat yang secara kondisi ekonomi seharusnya masuk kategori desil 2 atau 3 justru tercatat dalam desil 7.
Menurutnya, ketidaktepatan data tersebut dapat berdampak langsung terhadap masyarakat kurang mampu, terutama dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah.
Salah satu persoalan yang disorot adalah hambatan anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam mengajukan beasiswa, meskipun memiliki kemampuan akademik dan prestasi yang baik.
“Ke depan kita akan merencanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait, baik Dinas Sosial maupun BPS, untuk mencari solusi. Jangan sampai anak-anak dari keluarga tidak mampu terhambat mendapatkan beasiswa hanya karena persoalan desil,” tegas Henra.
Aspirasi Dibawa ke Pembahasan APBD 2027
Henra menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses merupakan tanggung jawab anggota DPRD untuk diperjuangkan dan diteruskan kepada pemerintah daerah.
Ia memastikan berbagai persoalan tersebut akan dibawa melalui mekanisme pembahasan di DPRD, mulai dari rapat komisi hingga rapat paripurna penetapan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2027.
“Aspirasi yang datang dari masyarakat tentu menjadi kewajiban kita untuk menyampaikannya kepada Pemkab Dairi melalui sidang-sidang dan rapat komisi. Dalam waktu dekat juga akan ada rapat paripurna penetapan APBD 2027. Kita akan sampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” pungkasnya.
Henra berharap Pemkab Dairi memberikan respons konkret terhadap berbagai aspirasi tersebut. Dengan demikian, hasil reses tidak sekadar menjadi catatan, tetapi dapat diwujudkan melalui program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. (SC-Romi)
