Medan – Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Benny Harianto Sihotang, mempertanyakan belum difungsikannya Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deliserdang, meskipun proyek senilai Rp1,76 triliun tersebut telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024.
Hal itu disampaikan Benny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Dinas PUPR Sumut, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Sumut, serta Dinas SDABMB Deliserdang, yang berlangsung di DPRD Sumut, Rabu (2/7/2025).
“Kami heran, proyek besar yang disebut-sebut mampu mengurangi banjir di Medan dan Deliserdang ini sudah diresmikan, tapi hingga kini belum dapat dioperasionalkan. Ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat,” ujar Benny, yang juga Ketua Fraksi Gerindra.
Ia menilai, jika ada kendala teknis atau persoalan yang belum tuntas, seharusnya peresmian proyek tidak dilakukan agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan di masyarakat. “Belum berfungsinya bendungan ini sama saja membangun kekecewaan. Hingga kini belum ada manfaat yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Proyek yang mulai dibangun sejak 2018 tersebut ditujukan untuk mengurangi potensi banjir, menyediakan air baku, serta mengairi lahan pertanian warga. Namun, menurut Kepala Dinas SDABMB Deliserdang, Janso Sipahutar, pembangunan justru menyisakan persoalan baru. Salah satunya adalah kerusakan jalan sepanjang 11 kilometer di sekitar bendungan akibat aktivitas kendaraan proyek, yang belum diperbaiki hingga kini.
“BBWS Sumatera II sebelumnya menjanjikan perbaikan jalan kepada Pemkab Deliserdang. Namun sampai saat ini belum terealisasi,” ujar Janso.
Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu, turut meminta BBWS segera memperbaiki akses jalan yang rusak agar tidak mengganggu aktivitas pertanian warga.
Menanggapi hal tersebut, Kabid KPI SDA BBWS Sumatera II, Robby Indra Gartika, menjelaskan bahwa Bendungan Lau Simeme belum dapat dioperasikan karena terdapat satu desa yang akan terisolir jika bendungan difungsikan.
“Jika dioperasikan, wilayah desa itu akan tergenang dan menyebabkan keterisolasian. Solusinya perlu dibangun jembatan penghubung, tapi hingga kini belum ada kesepakatan dengan warga terkait pembebasan lahan,” jelas Robby.
Mendengar penjelasan tersebut, Benny kembali mengkritik lemahnya perencanaan proyek, karena persoalan mendasar seperti pembebasan lahan belum tuntas meski fisik bendungan telah selesai.
BBWS Sumatera II juga menyampaikan bahwa perbaikan jalan masuk dalam paket pekerjaan terpisah dan anggarannya telah diusulkan untuk tahun 2026. (SC03)
