Medan – Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat merusak pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan. Karena itu, keduanya perlu mengesampingkan ego, membangun komunikasi, dan saling mendukung agar visi dan misi pemerintahan berjalan sesuai tujuan.
Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyambut para wakil kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Wilayah Sumatera Utara Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (Aswakada) di Heritage Grand City Hall, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap didampingi Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal, serta para wakil wali kota dan wakil bupati se-Sumatera Utara.
Rico Waas mengatakan, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ruang koordinasi formal, tetapi juga kesempatan memperkuat silaturahmi, berbagi pengalaman, dan membangun komunikasi antarwakil kepala daerah. Menurutnya, hubungan yang baik antara kepala daerah dan wakilnya sangat penting untuk memastikan program pemerintahan berjalan sesuai tujuan.
“Penting bagi kita menyadari bahwasanya apa makna dalam kepemimpinan dwi tunggal kepala daerah? Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya menanti, tapi kadang-kadang permasalahan konflik antara kepala daerah itu yang malah merusak perjalanan program visi-misi kita sendiri,” kata Rico Waas.
Ia menilai, persoalan hubungan kepala daerah dan wakilnya perlu disikapi dengan hati nurani, bukan semata-mata berdasarkan hierarki birokrasi. Keduanya harus membangun hubungan yang dilandasi persahabatan, kekeluargaan, serta kesediaan untuk saling memahami dan mendengarkan.
“Karena bicara ini bukan masalah hierarki. Hirarki di dalam birokrasi. Tapi di dalam kepala daerah ini harus memakai hati, karena yang dibangun ini dari persahabatan dan kekeluargaan. Kita majunya kan berdua,” ungkapnya.
Rico Waas juga menekankan pentingnya mengendalikan ego dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mampu menghargai peran serta inisiatif masing-masing, termasuk memberikan ruang bagi pasangan untuk menjalankan pekerjaan yang telah diinisiasi.
“Saya sama Pak Zaki, jujur saja kami juga membagi tugas masing-masing juga. Nah, tapi satu yang saya pedomani sampai hari ini, apabila pasangan saya memberikan satu aspirasi ataupun dorongan kerja, saya langsung coba akomodir,” terangnya.
Ia menjelaskan, ketika wakil kepala daerah telah menginisiasi suatu pekerjaan, kepala daerah sebaiknya memberikan dukungan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Dukungan itu dapat dilakukan melalui perangkat daerah yang membantu pelaksanaan program.
“Perangkat daerahnya saya perintahkan bantu Pak Wakil agar pekerjaan tersebut bisa selesai,” tegasnya.
Menurut Rico Waas, pembagian tugas harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan, baik pekerjaan strategis maupun pelaksanaan di lapangan. Kepala daerah dan wakilnya juga perlu saling melengkapi melalui jejaring yang dimiliki masing-masing.
“Begitulah kedua personil kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki jejaring yang berbeda-beda. Kepala daerah mungkin butuhkan jejaring Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah mungkin butuhkan jejaring dari kepala daerah. Ini kan bisa kita komunikasikan,” tuturnya.
Rico Waas berharap, melalui pertemuan Aswakada tersebut, para wakil kepala daerah dapat memperkuat sinergi dengan kepala daerah masing-masing. Sebab, tujuan utama kepemimpinan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.
“Kami mengharapkan berharap sekali, mudah-mudahan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah ini selalu rukun dan damai. Penting sekali. Karena memang tujuan kita itu kan bukan untuk diri kita, tujuan kita adalah untuk masyarakat kita yang kita pimpin,” pungkasnya.
Rico Waas berharap, pertemuan tersebut dapat memperkuat komunikasi, pemikiran, dan jejaring antardaerah sehingga kepala daerah bersama wakilnya dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan secara maksimal.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menekankan pentingnya penguasaan narasi di media digital untuk mengawal kebijakan pemerintah. Menurutnya, berbagai capaian pemerintah kerap mendapat serangan naratif yang terstruktur sehingga keberhasilan program tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu diperkuat untuk menghadapi penggiringan opini dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat.
Sugiat juga menyoroti pentingnya kemandirian bangsa melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi. Di tengah dinamika geopolitik global, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada impor dengan mendorong swasembada komoditas pangan utama, menjaga cadangan beras nasional, serta mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Di sektor energi, upaya tersebut antara lain dilakukan melalui program B50 berbahan campuran minyak sawit dan pemanfaatan tebu untuk menekan ketergantungan pada impor minyak.
Di bidang sosial dan pendidikan, Sugiat menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan. Menurutnya, program tersebut berjalan bersamaan dengan renovasi puluhan ribu sekolah, penyelenggaraan Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu, serta pembangunan sekolah unggulan. Pemerintah juga mendorong akses kuliah gratis dan peningkatan sarana pendidikan tinggi untuk memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. (SC03)
