Toba – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Toba menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para pemangku kepentingan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam Pemilu 2024 di Wita Cafe, Balige, Kabupaten Toba, Senin (9/9/2024).
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk ASN dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Toba, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), perwakilan media, serta organisasi masyarakat.
Acara dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu, diikuti doa bersama. Rapat kemudian secara resmi dibuka oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipatif Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Toba, Daniel Sharon Pasaribu, didampingi oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Japarlin Napitupulu, serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Toba, Frans Hutapea.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakapolres Toba, Kompol B. Simarmata, Perwira Penghubung Kodim 0210/TU, Mayor Arh. AS Butarbutar, perwakilan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Toba, Dikky Tampubolon, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.
Dalam laporannya, Koordinator Sekretariat Bawaslu Toba, Frans Hutapea, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.
Senada dengan itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Japarlin Napitupulu, menekankan pentingnya peran peserta Rakor dalam membantu Bawaslu meminimalisir pelanggaran selama tahapan Pemilu. “Netralitas ASN, TNI, dan Polri sudah diatur dalam undang-undang. Kami berharap tidak ada yang terjerat oleh aturan terkait, dan penegakan netralitas ini akan memastikan demokrasi yang berintegritas,” ujar Japarlin.
Ia juga menambahkan, “Dengan menjaga netralitas, kita berharap dapat mewujudkan hasil Pemilu yang berintegritas. Selamat mengikuti Rakor ini, semoga peserta dapat memberikan masukan dan pemikiran untuk memperkuat demokrasi yang jujur dan adil di Kabupaten Toba.”
Acara Rakor diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan para narasumber. (SC-JT)
