Medan – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya penyelamatan dan perlindungan aset tanah wakaf di Kota Medan. Untuk menuntaskan persoalan administrasi hingga sengketa kepemilikan, Pemko Medan menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Penegasan itu disampaikan Rico Waas saat menyerahkan 17 persil sertifikat tanah wakaf kepada nazir wakaf sekaligus mengikuti arahan terkait aspek hukum pengelolaan dan pengamanan tanah wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut disaksikan Kepala Kejati Sumut Muhibuddin, serta dihadiri Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar, Kajari Belawan Yusup Dharmaputra, Kepala BPN Kota Medan Hanif, Kakanmenag Kota Medan Impun Siregar, Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum, dan Ketua BWI Kota Medan Sahrul.
Rico mengatakan, persoalan tanah wakaf sudah menjadi salah satu pengaduan masyarakat sejak sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Medan. Permasalahan yang ditemukan antara lain dokumen tanah wakaf yang hilang, sertifikat berubah atas nama pihak lain, hingga tanah yang hanya diserahkan melalui surat perjanjian sederhana tanpa kelengkapan administrasi.
“Permasalahan ini memang tidak sederhana. Ada dokumen yang tidak ditemukan, ada yang sertifikatnya berubah menjadi milik orang lain, bahkan ada yang hanya berdasarkan perjanjian di atas kertas biasa. Karena itu, perlu keseriusan, iktikad baik, dan ikhtiar bersama untuk menyelesaikannya,” tegas Rico.
Ia berharap dukungan Kejati Sumut, Kejari Medan, dan Kejari Belawan dapat memperkuat pendampingan hukum, sehingga penataan dan pengamanan aset wakaf berjalan sesuai ketentuan. Rico juga mendorong penguatan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI).
“Jangan sampai persoalan tanah wakaf ini terus berlarut-larut. Kita harus memastikan aset yang sudah diwakafkan benar-benar terlindungi dan manfaatnya bisa dirasakan umat,” ujarnya.
Sementara itu, Kajati Sumut Muhibuddin mendorong Pemko Medan membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf serta tanah rumah ibadah lintas agama.
Menurutnya, Satgas diperlukan untuk menginventarisasi dan menyinkronkan data tanah wakaf, mengingat masih terdapat perbedaan data terkait jumlah tanah yang belum bersertifikat maupun yang menghadapi sengketa.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 1.300 bidang tanah wakaf di Kota Medan. Sebanyak 1.100 bidang di antaranya telah bersertifikat, sedangkan sekitar 200 bidang masih memerlukan penyelesaian, termasuk sekitar 100 bidang yang menghadapi persoalan atau sengketa.
“Data ini yang paling penting kita benahi terlebih dahulu. Harus disinkronkan dan diharmonisasikan supaya kita bisa memetakan bagaimana cara mempercepat penyelesaiannya,” kata Muhibuddin.
Ia berharap Satgas segera menyusun strategi dan jadwal kerja agar persoalan sertifikasi tanah wakaf dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun.
Muhibuddin juga menekankan bahwa tanah wakaf harus dikelola secara produktif agar manfaatnya semakin luas. Lahan di sekitar masjid, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan UMKM, dengan hasilnya digunakan mendukung operasional serta pemeliharaan rumah ibadah.
Selain itu, wakaf produktif dapat dikembangkan untuk mendukung pendidikan anak yatim piatu, kesejahteraan lanjut usia, serta lembaga pendidikan dan pesantren.
“Tanah wakaf jangan menjadi tanah yang mati atau bangunan yang tidak memberikan manfaat. Wakaf harus terus berkembang dan hasilnya dapat dirasakan oleh umat serta masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para nazir agar menjalankan amanah secara transparan dan akuntabel, termasuk tertib administrasi serta menyampaikan laporan pengelolaan setiap tahun.
Muhibuddin meminta Kejari Medan dan Kejari Belawan bersama instansi terkait mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum, penanganannya harus dilakukan secara tegas. (SC03)
