Jakarta – Presiden resmi melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pelantikan tersebut menandai penguatan sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari peningkatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga upaya memperkuat kesejahteraan pekerja dan buruh di Indonesia.
Usai pelantikan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan komitmennya bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif dan tepat sasaran melalui berbagai langkah efisiensi.
Menurut Nanik, efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas maupun target pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.
“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” ujarnya.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah moratorium sementara guna mengkaji kebutuhan ideal jumlah dapur MBG di berbagai daerah. Penataan ini dilakukan untuk memastikan setiap dapur beroperasi sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Selain itu, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan intervensi gizi secara langsung, terutama anak-anak dan masyarakat rentan.
Nanik menjelaskan, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang guna memastikan ketepatan sasaran program.
Di sisi lain, BGN juga akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelaksanaan MBG dibanding mengejar penambahan jumlah dapur. Seluruh dapur yang telah beroperasi akan dievaluasi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
Untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), BUMN, maupun dukungan hibah.
Sementara itu, di hari yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Said Iqbal mengatakan dirinya akan segera menyampaikan berbagai masukan, analisis kebijakan, serta laporan terkait kondisi ketenagakerjaan kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen harus diiringi dengan pemerataan hasil pembangunan dan distribusi kesejahteraan yang lebih adil bagi masyarakat.
“Dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Terkait kesejahteraan pekerja, Said Iqbal menilai terdapat tiga aspek utama yang perlu mendapat perhatian pemerintah, yakni kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial.
Selain itu, ia juga akan memberikan masukan terkait upah layak bagi pekerja serta perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja migran Indonesia.
Ia berharap berbagai rekomendasi yang diberikan dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (SC03)
