Medan – Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, menekankan pentingnya pengawasan stabilitas pangan menjelang Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 2026. Hal itu disampaikannya menanggapi informasi stok pangan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumut.
Pasalnya, berdasarkan data dari Pemprov Sumut, produksi beras pada 2025 mencapai lebih dari 2,22 juta ton, sementara kebutuhan masyarakat sekitar 1,7 juta ton per tahun. Selain itu, sejumlah komoditas pangan strategis di Sumut juga dilaporkan berada dalam kondisi surplus, disertai berbagai langkah pengendalian untuk menjaga stabilitas harga di pasar.
Menanggapi data tersebut, ia menyampaikan hal itu telah menunjukkan kapasitas produksi pangan daerah masih mampu menopang kebutuhan konsumsi masyarakat, bahkan melampauinya untuk beberapa komoditas utama. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara maksimal.
“Artinya, masih terdapat surplus. Disampaikan juga, beberapa komoditas lain seperti cabai merah, jagung, dan cabai rawit juga dilaporkan berada dalam kondisi surplus. Kita akan terus mengawasi agar terciptanya stabilitas pangan yang baik,” katanya, Sabtu (24/1/2026).
Menurutnya, data tersebut memberi gambaran bahwa ketersediaan pangan di Sumut menjelang Ramadan dan Idulfitri berada dalam kondisi yang relatif aman. Meski demikian, ia menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak semata ditentukan oleh besarnya stok, melainkan sangat bergantung pada kelancaran distribusi dan pergerakan pasar.
“Stok yang memadai harus dibarengi dengan distribusi yang tertata. Jika distribusi tidak berjalan baik, lonjakan harga tetap bisa terjadi dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Politisi Golkar itu turut menyinggung karakter sejumlah komoditas, terutama cabai merah, yang kerap mengalami fluktuasi harga akibat pergerakan pasar antarwilayah.
Ia menilai, komoditas dengan sifat seperti ini membutuhkan kebijakan pengendalian yang cepat dan adaptif agar distribusi ke luar daerah tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan masyarakat di dalam daerah.
“Keseimbangan distribusi perlu dijaga. Arus penyaluran ke luar daerah memang penting, tetapi kepentingan masyarakat Sumatera Utara harus tetap diutamakan agar gejolak harga tidak berdampak pada warga,” tuturnya.
Ia turut mencermati langkah-langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan, termasuk upaya pemulihan lahan pertanian pascabencana di sejumlah daerah terdampak.
Ia menilai, penanganan lahan yang dilakukan secara cepat dan kolaboratif, disertai dukungan sarana produksi kepada petani, merupakan bagian penting untuk memastikan produksi pangan daerah tetap terjaga.
“Upaya pemulihan lahan pertanian pascabencana melalui kolaborasi Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota itu, saya kira, mencerminkan keseriusan dalam menjaga kesinambungan produksi pangan,” ucap Erni.
Ia menekankan, pihaknya dalam hal ini DPRD Sumatera Utara terus mencermati kebijakan pangan daerah agar pelaksanaannya tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
“Terkait kebijakan pangan ini, DPRD Sumut memastikan akan terus melakukan pengawasan secara optimal. Karena dampaknya langsung ke hajat hidup orang banyak,” ujarnya. (SC03)
