Jakarta – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara resmi menyatakan bahwa peringatan dini tsunami akibat gempa bermagnitudo 8,7 di pesisir timur Kamchatka, Rusia, telah berakhir pada Rabu (30/7) pukul 22.42 WIB. Kendati begitu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa dan tsunami di masa mendatang.
“Peringatan dini memang telah dicabut, namun masyarakat di wilayah pesisir tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan. Bencana bisa terjadi kapan saja tanpa diduga,” ujar Abdul Muhari, Ph.D, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam keterangan tertulisnya.
Sebelumnya, BNPB dan BMKG mencatat gelombang tsunami minor terjadi di sembilan titik pemantauan di Indonesia pascagempa besar tersebut. Di antaranya di Jayapura, Halmahera Tengah, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Gelombang rata-rata setinggi 0,05–0,2 meter tercatat sejak pukul 12.00 hingga 17.30 WIB. Sementara di Provinsi Gorontalo, alat pemantau tsunami menunjukkan tidak ada anomali muka laut.
BNPB mencatat 100 warga di Gorontalo mengungsi sementara ke Pangkalan TNI Angkatan Laut, dan sebagian masyarakat lainnya melakukan evakuasi mandiri ke rumah kerabat yang lebih aman.
“Apresiasi kami sampaikan atas respon cepat dari pemerintah daerah dan masyarakat yang telah menanggapi informasi peringatan dini dengan baik, tanpa menunggu konfirmasi adanya tsunami. Hal ini menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap risiko bencana,” ucap Rustian, Sekretaris Utama BNPB dalam Rapat Evaluasi Peringatan Dini Tsunami di Indonesia, Rabu (30/7/2025).
Rustian juga menegaskan pentingnya pemantauan di lapangan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. “Jangan lengah dan pantau terus situasinya di lapangan. Pastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, BNPB mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi sistem peringatan dini, jalur evakuasi, fasilitas pengungsian, serta kesiapan logistik dan peralatan. Pelatihan kesiapsiagaan juga dinilai penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
“Seluruh informasi kebencanaan harus merujuk pada sumber resmi. Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan kepanikan,” pungkas Abdul Muhari. (SC03)
