Medan – Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam eliminasi malaria, dengan kasus tertinggi di Asia Tenggara setelah India. Papua menyumbang 93% dari total kasus nasional, dan Sumatera Utara juga mencatat delapan kabupaten endemis, termasuk Nias dan Batu Bara.
Dalam webinar Malaria Berakhir Bersama Kita: Kolaborasi Sumut untuk Eliminasi 2030, Dr. Ina Agustina Isturini dari Kemenkes RI menyebut hanya 54 persen kasus malaria yang terdeteksi tahun 2024, jauh dari estimasi WHO.
“Di Papua, sekitar 93% kasus malaria di Indonesia ditemukan. Hal ini menunjukkan beban yang sangat berat di wilayah tersebut,” ungkap Ina.
Ia menekankan pentingnya deteksi dini, pengobatan tepat, dan penguatan surveilans sebagai kunci eliminasi.
“Ini harus menjadi intervensi utama karena kalau malarianya tidak terdeteksi tidak bisa diobati dan individu yang terinfeksi akan terus menyebabkan transmisi di dalam lingkungan sehingga kontrol akan menjadi sulit,” tandasnya.
Pemerintah menargetkan eliminasi malaria tahun 2030 dengan menurunkan angka kematian dan insiden hingga 90%. Melalui Permenkes No. 22/2022, strategi difokuskan pada pencegahan, deteksi, dan respon cepat, termasuk promosi kelambu berinsektisida dan deteksi aktif di daerah rawan.
“Pencegahan dilakukan melalui promosi kesehatan masyarakat, penggunaan kelambu berinsektisida, dan profilaksis malaria untuk mereka yang bekerja di daerah endemis,” jelas dr. Ina.
Ketua IAKMI, Destanul Aulia, menegaskan eliminasi malaria butuh kolaborasi lintas sektor. Ia mencontohkan kondisi di Nias, di mana akses layanan masih sulit dan praktik tradisional tanpa diagnosis memperburuk situasi.
“Saat malam tiba, anak-anak di desa menangis karena demam tinggi. Listrik hanya hidup beberapa jam. Untuk menuju puskesmas harus naik motor melewati hutan atau menyewa perahu—itu pun kalau cuaca bersahabat,” ungkapnya.
“Ini bukan cerita fiksi, tapi kenyataan yang masih terjadi.” jelasnya.
Ia juga mengkritik lemahnya sinergi antarinstansi non-kesehatan seperti PU dan Pendidikan, serta rendahnya pelaporan dari fasilitas swasta. Ia mencontohkan bahwa tanpa jalan yang layak, masyarakat tetap sulit mengakses layanan meskipun obat tersedia.
Destanul menyerukan pendekatan sistematis berbasis One Health, dengan sistem pelaporan terpadu, peran jelas antarinstansi, dan akuntabilitas bersama. Ia berharap di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution, sektor kesehatan menjadi prioritas utama demi mewujudkan Sumut BERKAH.
Ia menjelaskan bahwa penyebab malaria bersifat kompleks, bukan sekadar karena gigitan nyamuk. Faktor lingkungan, perilaku, literasi kesehatan, kemiskinan, hingga akses terhadap layanan kesehatan turut memperburuk penyebaran penyakit ini.
“Rumah tanpa kelambu, ventilasi buruk, minimnya akses pengobatan, dan mobilitas tinggi antarwilayah memperbesar risiko penyebaran. Bahkan praktik pengobatan tradisional tanpa diagnosis memperburuk kondisi pasien,” jelasnya.
.
Webinar yang dibuka secara resmi oleh Husein Habsyi, Pengurus Pusat (PP) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dihadiri juga pemateri lainnya seperti H. Muhammad Faisal Hasrimy, AP, M.AP (Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara), dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis, PGDip PID M.Ked (Ped), Sp.A, Ph.D (Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Informasi FK USU), dan dr. Deni Syahputra (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara). (SC03)
