Toba – Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Toba, Harianto Butarbutar, menyatakan bahwa kehadiran sejumlah personel Satpol PP Toba hanya sebatas mendampingi Satpol PP Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) saat pencabutan seluruh plang baik milik Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumut maupun milik Panti Hephata HKBP di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, pada 25 Juli 2024.
Harianto menyampaikan klarifikasi ini untuk menjawab berbagai isu negatif terkait tindakan pencabutan plang tersebut yang sempat memicu protes dan adu argumen dari kedua belah pihak yang mengklaim kepemilikan sah atas lahan tersebut.
“Sampai saat ini, lahan tersebut masih dalam proses hukum (Peninjauan Kembali/PK),” jelas Harianto saat diwawancarai di kantornya pada Jumat (26/7/2024).
Sebelum pencabutan plang, telah diadakan rapat antara pihak UPTD Dinsos Pemprovsu dan Panti Hephata HKBP yang juga dihadiri oleh Satpol PP Provsu, Satpol PP Toba, serta Kepala Desa Sintong Marnipi pada 22 Juli 2024. Pencabutan plang dilakukan karena ada kegiatan pembangunan di lokasi tersebut, yang menurut aturan tidak diperbolehkan selama proses hukum masih berjalan dan belum inkrah.
“Kami hanya diminta untuk mendampingi, sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Sosial Pemprovsu, nomor 462/1331/Dinsos/VII/2024,” ujar Harianto.
Ia menambahkan bahwa pencabutan plang dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam rapat, dan pihak terkait diberi waktu tiga hari sebelum tindakan dilakukan. Pada tanggal 25 Juli 2024, Satpol PP Pemprovsu, dipimpin oleh Binsar Limbong, turun ke lokasi untuk mencabut seluruh plang, baik milik Panti maupun UPTD Pelayanan Sosial Pemprovsu.
Harianto menegaskan bahwa peran Satpol PP Toba hanya sebagai pendamping dalam pengamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sengketa lahan ini, ia menyarankan media menghubungi langsung pihak Dinsos Pemprovsu dan Satpol PP Pemprovsu. (SC-JT)
