Sumutcyber.com, Pakpak Bharat – Rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Pakpak Bharat tahun 2021 menjadi peraturan daerah (Perda) diwarnai aksi walk out sejumlah anggota fraksi DPRD dari ruang sidang, Rabu (10/8/2022).
Sejumlah anggota DPRD Pakpak Bharat yang keluar dari ruang sidang di awali dari Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gabungan saat rapat paripurna DPRD sedang berlangsung dengan agenda pengambilan keputusan Ranperda APBD TA 2021 menjadi peraturan daerah.
Aksi meninggalkan ruang sidang itu merupakan sikap kecewa sejumlah anggota legislatif atas tidak hadirnya Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Mutsyuhito Solin. Sementara dari eksekutif yang hadir diwakili Penjabat Sekda Jalan Berutu merangkap sebagai Pelaksana Harian Bupati Pakpak Bharat.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hotma Ramles Tumangger, Wakil Ketua Elson Angkat dan Mansehat Manik tersebut, dihadiri para anggota dan pimpinan OPD, tokoh masyarakat dan pemuda. Rapat berjalan alot dan penuh interupsi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Mansehat Manik dari Partai Gerindra mengatakan, rapat paripurna tidak dapat dilanjutkan karena sudah menyalahi tata tertib. Ini sesuai Peraturan DPRD Pakpak Bharat No 1 Tahun 2020, perubahan atas peraturan DPRD No: 1 Tahun 2018 no 120 ayat A yang isinya, rapat paripurna dalam rangka pengambil keputusan rancangan perda wajib dihadiri Bupati Pakpak Bharat.
“Sementara hari ini kita ketahui Bupati tidak menghadiri rapat paripurna. Jika sidang ini dilanjutkan, dengan agenda pengambilan keputusan, kami dari Fraksi Gerindra walk out,” kata Mansehat.
Sementara itu, Edison Manik dari Fraksi Partai Golkar yang tidak melakukan walk out mengatakan rapat paripurna dapat dilanjutkan karena tidak menyalahi aturan.
“Saya menilai rapat paripurna hari ini tidak ada masalah karena di sini juga hadir Pelaksana Harian Bupati, Pak Jalan Berutu,” kata Edison. (SC-Dem)
