Asahan – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri PANRB RI, Gubernur Sumatera Utara, para kepala daerah se-Sumatera Utara, organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa pemulihan pelayanan publik pascabencana menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, pemulihan tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya.
Bobby mengungkapkan, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif, termasuk Kabupaten Asahan.
Karena itu, ia mendorong seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan memperbanyak jenis layanan di MPP. Daerah yang belum memiliki MPP juga diharapkan segera membangunnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB RI, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, M.Si., mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk kerja keras jajaran pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.
Ia menegaskan, bencana dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan publik. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah untuk memastikan pelayanan kembali normal sangat dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, MPP merupakan wajah birokrasi sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas.
Pemerintah, lanjutnya, harus mampu menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya, masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan sistem kerja pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri PANRB secara khusus memberikan apresiasi kepada delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif, yakni Kabupaten Asahan, Simalungun, Batu Bara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, serta Kota Tebing Tinggi, Medan, dan Pematangsiantar.
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan bahwa keberadaan MPP merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, efektif, dan mudah dijangkau masyarakat.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi MPP.
“Apalagi Kabupaten Asahan menjadi salah satu dari delapan daerah di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif. Ini merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus kita jaga.
Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat tidak boleh dipersulit oleh urusan administrasi. Justru pemerintah harus hadir memberikan kemudahan dan solusi atas kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, pihaknya juga mendapatkan penguatan dan arahan agar MPP tidak hanya menjadi tempat pelayanan administrasi, tetapi benar-benar menjadi pusat pelayanan terpadu yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam situasi pemulihan pascabencana.
“Ke depan, kita akan terus mendorong peningkatan kualitas, penambahan jenis layanan, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar MPP Kabupaten Asahan semakin optimal. Prinsipnya, pelayanan publik harus berorientasi pada kepuasan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya. (SC-Denny)