Terima Menteri Urusan Haji dan Umrah Saudi, Wapres RI Sampaikan Keinginan Jemaah Haji Indonesia

Wapres KH. Ma'ruf Amin saat menerima kunjungan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah, di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022). (sumber: wapresri.go.id)

Sumutcyber.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan, satu keluhan jemaah Indonesia saat melaksanakan ibadah haji adalah jauhnya jarak lokasi mabit (bermalam) dengan lokasi lempar jumrah di Mina.

Untuk itu, ia mengharapkan tenda jemaah haji Indonesia di Mina dapat lebih dekat dengan lokasi lempar jumrah.

“Akan sangat bijaksana kalau memang penempatan jemaah haji ini lebih dekat dengan jamarat (lokasi lempar jumrah),” kata Ma’ruf Amin saat menerima kunjungan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah, di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Salah satu alasannya, menurut Wapres banyak jemaah haji Indonesia yang telah berusia lanjut sehingga fisiknya tidak sekuat jemaah haji dari negara lain yang umurnya relatif lebih muda-muda.

Bacaan Lainnya

“Mereka (jemaah haji Indonesia) itu (merasa) dari lokasi mabid terlalu jauh untuk jumrah,” ungkapnya dilansir dari laman wapresri.go.id.

Selain soal jarak lokasi lempar jumrah, Wapres juga meminta Pemerintah Saudi untuk mengupayakan tambahan kuota haji bagi Indonesia dan berharap agar jemaah tidak terkendala soal batasan usia.

“Jemaah haji kita banyak sekali dan yang antri itu ada yang sampai 41 tahun. Karena itu akan sangat gembira sekali kalau kuota haji kita ditambah karena masalah yang sangat khusus untuk Indonesia, ” pinta Wapres.

“Bahkan ada juga yang karena lamanya menunggu kemudian ada yang umurnya sudah sepuh sudah tua sehingga ini menjadi masalah kalau ada pembatasan umur. Karena antrinya panjang kemudian pada waktu mendapatkan tidak boleh [berangkat] karena batasan umur, ” tambahnya.

Menanggapi permintaan Wapres ini, Menteri Urusan Haji dan Umrah Saudi Tawfiq Fawzan pun berjanji untuk menindaklanjutinya.

“Saya berjanji dihadapan yang mulia Bapak Wapres, sepulang saya dari sini saya langsung akan membahas terkait penempatan jemaah haji Indonesia di Mina,” tegasnya.

Meskipun kemungkinan tidak bisa untuk seluruh jemaah, sambung Tauwfiq, tetapi ia akan mengupayakannya sebanyak mungkin.

“Keberadaan jemaah haji Indonesia di Mina, kami sangat memberikan perhatian sekali, tapi kami juga harus mengakui bahwa Mina itu tempat yang sangat sempit dan kecil, sehingga kami harus memikirkannya untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan,” tuturnya.

Untuk itu, kata Tawfiq, pemerintah Arab Saudi saat ini terus mencari solusi agar Mina dapat menampung lebih banyak jemaah, termasuk dengan mencoba menembus gunung-gunung di sana.

“Gunung-gunung di Mina itu susah untuk ditembus, tapi kami akan mengupayakan. Kemudian paling tidak kami akan memberikan perhatian khusus untuk jemaah Indonesia agar mendapatkan tempat yang layak dan tepat,” janjinya.

Tawfiq juga melaporkan berbagai kebijakan baru yang telah diambil oleh pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah umrah dan haji bagi jemaah Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya perpanjangan masa berlaku visa umrah yang semula 30 hari menjadi 90 hari, kemudahan proses dalam pengajuan visa keberangkatan yang saat ini dapat dilakukan secara mandiri secara elektronik, hingga kebebasan dalam mengunjungi kota-kota lain di Arab Saudi, tidak hanya terbatas di Makkah dan Madinah saja.

Hadir mendampingi Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi, di antaranya: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam A. Abid Althagafi, Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Haji Hasan Al-Munakhirah, dan Sekretaris Pribadi Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Albariqi Ahmed Hayazi M.

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi. (SC03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *