Jakarta – Divisi Humas Polri memperkuat langkah mitigasi bencana dan pengelolaan informasi publik menyusul peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang akibat siklon tropis.
BMKG memetakan sejumlah wilayah dengan tingkat prioritas utama terdampak, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Selatan.
Sementara itu, tiga wilayah dengan kategori berpotensi terdampak yakni, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.
Sebagai langkah preemtif, Polri mengintensifkan edukasi publik terkait kesiapsiagaan bencana melalui penyebaran konten visual berupa infografis dan video pendek yang mudah dipahami masyarakat. Edukasi tersebut memuat panduan penyelamatan diri saat cuaca ekstrem, informasi titik pengungsian, serta akses layanan darurat kepolisian melalui Call Center 110 dan posko bencana setempat.
Untuk menjangkau masyarakat secara luas, materi imbauan juga disampaikan dengan memanfaatkan bahasa daerah dan melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh agama sebagai penyampai pesan kebencanaan.
Di ruang digital, Divisi Humas Polri meningkatkan patroli siber selama 24 jam guna mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi, khususnya konten video atau foto bencana lama yang diedarkan kembali dengan narasi menyesatkan. Setiap informasi yang tidak sesuai fakta akan segera diklarifikasi dengan data terkini agar tidak menimbulkan kepanikan publik.
Polri juga menerapkan kebijakan satu pintu dalam penyampaian data korban. Informasi mengenai jumlah korban meninggal, luka, maupun hilang hanya akan disampaikan setelah melalui sinkronisasi dengan BPBD dan Basarnas setempat, guna menghindari simpang siur data dan keresahan masyarakat.
Selain menangkal hoaks, Polri mengantisipasi munculnya ujaran kebencian dan upaya politisasi bencana dengan mengedepankan kontra-narasi berbasis kemanusiaan. Pendekatan ini dilakukan dengan menampilkan kinerja nyata aparat di lapangan, seperti proses evakuasi korban, pendirian dapur umum, pembersihan puing, serta pelayanan kepada kelompok rentan.
Dalam pengelolaan media, Polri menyiapkan media center tanggap darurat dan menunjuk juru bicara khusus di wilayah terdampak untuk melayani kebutuhan informasi awak media. Langkah ini diambil guna mencegah berkembangnya pemberitaan spekulatif sekaligus memastikan informasi yang disampaikan akurat, menenangkan, dan empatik.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan ruang informasi publik tetap sehat di tengah potensi bencana hidrometeorologi. (SC03)
