Toba – Enam fraksi di DPRD Kabupaten Toba, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Indonesia Persatuan Demokrat, Kebangkitan Bangsa, dan NasDem-PSI, kompak menyatakan persetujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut disampaikan melalui juru bicara masing-masing fraksi saat membacakan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Ranperda R-APBD Toba 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Toba, Jumat (14/11/2025).
Meski menyatakan setuju, sejumlah fraksi tetap memberikan catatan strategis. Salah satunya Fraksi Golkar yang meminta Pemkab Toba memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, mengingat keterbatasan kemampuan anggaran daerah pada tahun 2026.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi yang lebih efektif dan terukur. Selain itu, beberapa fraksi turut memberikan perhatian terkait sektor perhubungan, khususnya setelah insiden kecelakaan di Sitoluama yang menelan korban jiwa pelajar beberapa waktu lalu.
Usai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, pimpinan sidang Henri Tambunan menskor sementara rapat. Sidang dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum tersebut.
Bupati Toba Sampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Ranperda R-APBD 2026
Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Pj. Sekdakab Toba Paber Napitupulu, Ketua DPRD Toba Frans Hendrik Tambunan, Wakil Ketua DPRD Henri Tambunan, anggota DPRD, serta pimpinan OPD, para kabag, dan camat se-Kabupaten Toba. (SC-JT)