Medan – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Salmon Sumihar Sagala, meminta pemerintah memastikan Program 3 Juta Rumah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa sekitar 30 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah atau masih menempati hunian tidak layak.
“Ini jadi peringatan bagi pemerintah untuk tidak sekadar mengumumkan program tiga juta rumah, tetapi harus membuktikan langkah nyata untuk menjawab besarnya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat saat ini,” kata Salmon kepada wartawan melalui telepon dari Kabupaten Karo, Selasa (27/10/2026).
Menurut Salmon, angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan perumahan nasional masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan keseriusan pemerintah. Ketersediaan rumah layak huni bukan sekadar persoalan tempat tinggal, melainkan juga menyangkut kesejahteraan, kesehatan, keamanan, dan masa depan keluarga Indonesia.
Anggota Komisi B DPRD Sumut itu menilai, Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus memiliki peta jalan yang jelas, target tahunan terukur, serta mekanisme pengawasan yang transparan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengingat jumlah keluarga yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak cukup besar.
“Jangan sampai program tiga juta rumah hanya menjadi angka target yang terdengar besar, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah harus memastikan siapa penerimanya, di mana rumah dibangun, bagaimana pembiayaannya, dan sejauh mana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengaksesnya,” ujarnya.
Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat itu menambahkan, pendataan kebutuhan rumah harus dilakukan secara akurat hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini diperlukan agar bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar dinikmati keluarga yang membutuhkan.
Salmon juga meminta pemerintah mengevaluasi berbagai hambatan dalam penyediaan rumah layak huni, mulai dari keterbatasan lahan, harga rumah yang tidak terjangkau, akses pembiayaan, hingga ketersediaan air bersih, listrik, sanitasi, dan transportasi.
“Rumah yang dibangun tanpa fasilitas dasar yang memadai berisiko tidak memberikan kehidupan yang layak bagi penghuninya,” katanya.
Menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Karo itu, keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak boleh hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dari jumlah keluarga yang benar-benar memperoleh hunian layak, aman, dan terjangkau.
Ia juga meminta pemerintah membuka perkembangan realisasi program secara berkala agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai hasilnya secara objektif.
“Persoalan 30 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Pemerintah harus membuktikan komitmennya melalui program yang tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Rakyat membutuhkan rumah yang layak, bukan sekadar janji pembangunan,” tegas Salmon. (SC03)