Medan – Komisi E DPRD Sumatera Utara melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke RSU Mitra Sejati di Jalan AH Nasution, Pangkalan Masyur, Medan, Sabtu (14/12/2024) pagi.
Sidak ini merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait dugaan malpraktik penanganan medis terhadap pasien bernama Satia Simanjuntak, yang menderita penyakit usus buntu.
Ketua Komisi E DPRD Sumut, HM Subandi (Fraksi Gerindra), memimpin langsung sidak tersebut bersama anggota lainnya Rahmansyah Sibarani (Fraksi NasDem), Luhut Simanjuntak (Fraksi Gerindra), Dewi Fitriana (Fraksi PKB), Pantur Banjarnahor (Fraksi PDIP), dan Fajri Akbar (Fraksi Demokrat).
Sesampainya di RSU Mitra Sejati, rombongan langsung menuju ruang direksi untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Protes Terhadap Pelayanan RS.
Dalam pertemuan itu, para anggota dewan menyatakan kekecewaan terhadap pelayanan rumah sakit. Ketua Komisi E, Subandi, menegaskan bahwa kunjungan sebelumnya pada Jumat (13/12/2024) telah meminta kehadiran manajemen, termasuk direktur rumah sakit. Namun, permintaan tersebut tidak dipenuhi.
“Dewan saja disepelekan, apalagi masyarakat biasa. Pelayanan rumah sakit ini sangat memprihatinkan dan harus segera ditingkatkan,” ujar Luhut Simanjuntak, anggota dari Fraksi Gerindra.
Temuan Dugaan Bisnis di Rumah Sakit
Setelah bertemu manajemen, rombongan melakukan inspeksi ke sejumlah ruangan, termasuk ruang jenazah. Mereka menemukan indikasi adanya praktik bisnis, seperti penjualan peti mati dan kewajiban penggunaan ambulans rumah sakit dengan biaya tinggi.
Seorang keluarga pasien, Wahyuni, menyampaikan bahwa ia diminta membayar Rp 1,3 juta untuk ambulans rumah sakit guna membawa jenazah orang tuanya ke Tebing Tinggi. “Belum termasuk biaya tol dan bensin. Kami sangat berterima kasih kepada bapak-bapak dewan yang memperhatikan keluhan kami,” ucap Wahyuni sambil menangis.
Rahmansyah Sibarani, anggota dewan, juga mengungkapkan pengalaman serupa. “Beberapa bulan lalu, saya membawa ambulans pribadi saat kerabat saya meninggal di RS ini, tetapi mereka melarang dan memaksa memakai ambulans rumah sakit dengan biaya tertentu,” ujarnya.
Rencana Pemanggilan Manajemen RS
Komisi E DPRD Sumut berencana memanggil pihak RSU Mitra Sejati, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, hingga penegak hukum untuk menyelidiki berbagai keluhan masyarakat. “Kami akan mendalami semua temuan, termasuk klaim BPJS yang tidak sesuai dengan layanan yang diberikan,” kata Dewi Fitriana.
Klarifikasi Pihak RSU Mitra Sejati
Humas RSU Mitra Sejati Medan dikonfirmasi menerangkan,
kronologisnya, Jumat kemarin, keluarga pasien Satia Simanjuntak dan Poltak Simanjuntak dan beberapa temannya yang lain datang bertemu dengan Wadir Pelayanan Medis, dokter yang merawat pasien disitu. Mereka bertanya terkait tentang pasien itu bagaimana kelanjutannya dan kenapa bisa lukanya seperti itu.
Dia melanjutkan, dokter bedahnya sudah menjelaskan sedetail mungkin dan mereka semua sudah memahami. “Pak Poltak Simanjuntak cerita Pak Luhut Simanjuntak rencana mau datang sore mempertanyakan itu. Pak Poltak menyatakan bahwa dia nanti yang akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan dokter bedahnya supaya tidak usah lagi datang untuk mempertanyakan itu,” imbuhnya.
“Ternyata sore Pak luhut datang bersama rombongan cari Direktur dan dijelaskan bahwa Direktur dan manajemen lainnya sudah pulang karena sudah di atas jam 16.00 dan ketemu sama supervisor sekalian menjenguk pasien. Mereka minta ketemu sama Direktur besok (Sabtu) tapi supervisor katakan kalau sama Direktur tidak bisa dipastikan ada atau tidak besok (Sabtu). Mereka bertanya jadi kami ketemu sama siapa besok (Sabtu) dan dijawab supervisor wadir medik dan handle complain,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Erwin, pagi tadi kedatangan rombongan Komisi E yang mau ditemui adalah Direktur. Justru yang dibahas masalah ambulance dan Jasa Raharja. “Wadir katakan kok yang di bahas yang lain dan yang kami tahu yang mau dibahas khususnya tentang pasien Satia simanjuntak. Mereka (rombongan dewan) tidak terima sehingga mereka pulang dan menyatakan mau menyurati rumah sakit,” jelas Erwin lagi. (SC03)