Asahan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 yang mencapai 68,76 persen. Capaian tersebut menempatkan Asahan pada peringkat keempat di Sumatera Utara.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer ke Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (19/11/2026).
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan anggaran tersebut. Menurutnya, TKD Tambahan sangat membantu daerah mengatasi keterbatasan fiskal, khususnya dalam mempercepat pemulihan pascabencana yang terjadi pada November 2025.
Ia mengatakan, bencana tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat, konektivitas antarwilayah hingga aktivitas perekonomian. Karena itu, anggaran yang diberikan harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan infrastruktur.
“Penggunaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan semata, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sesditjen Keuda, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., mengapresiasi realisasi TKD Tambahan Kabupaten Asahan yang mencapai 68,76 persen. Ia berharap anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.
Ia juga menegaskan agar seluruh kegiatan dipercepat dan dioptimalkan, namun tetap tepat sasaran serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran penanganan bencana juga tidak boleh dialihkan untuk kegiatan lain di luar peruntukannya.
Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Fernando Siagian, S.STP., M.Si., menjelaskan, kunjungan tim Kemendagri merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri untuk memantau daerah penerima TKD Tambahan.
Ia menyebutkan, Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah penerima TKD Tambahan terbesar di Sumatera Utara. Monitoring dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan.
Dalam kesempatan yang sama, PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP., mewakili Kaposko Satgas PRR/Irjen Kemendagri, mengingatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar terus melakukan pengawasan secara menyeluruh pada setiap tahapan kegiatan.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, pengelolaan TKD Tambahan diharapkan semakin optimal, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga dapat mempercepat pemulihan infrastruktur serta perekonomian masyarakat pascabencana di Kabupaten Asahan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya. (SC-Denny)

